DJADIN MEDIA—Keputusan apakah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan ditentukan dalam Muktamar ke-6 PKB yang akan digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Faisol Riza, Ketua Steering Committee (SC) Muktamar PKB, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan PKB bergabung dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi agenda utama dalam muktamar tersebut.
“Di antara agenda utama adalah memutuskan apakah PKB akan bergabung dengan pemerintahan yang ada atau tidak,” ujar Faisol.
Menurut Faisol, mayoritas suara dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB menginginkan agar partai tersebut bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo. Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, juga akan diundang dalam muktamar tersebut.
“Hingga saat ini, hampir semua cabang dan DPW PKB menyatakan keinginan untuk bergabung dengan pemerintahan yang akan datang,” jelas Faisol.
Selain itu, Muktamar ke-6 ini juga akan memutuskan kembali memilih Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, sebagai Ketua Umum PKB.
“Permintaan agar Bapak Muhaimin melanjutkan kepemimpinannya telah disampaikan oleh semua cabang dan DPW, yang menginginkan beliau kembali memimpin PKB di pemerintahan dan kepengurusan DPP yang akan datang,” tambah Faisol.
Sebelumnya, Cak Imin telah melakukan pertemuan khusus dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meskipun detail pertemuan tersebut tidak dijelaskan, sinyalemen muncul bahwa Prabowo menawarkan Cak Imin untuk bergabung dalam koalisi pemerintahannya.
Wacana bergabungnya PKB dalam pemerintahan ini juga diperkirakan akan mempengaruhi keputusan PKB dalam Pilgub DKI Jakarta. Jika PKB memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan, kemungkinan besar partai ini akan melepaskan dukungannya terhadap Anies Baswedan di Pilgub DKI.****
