DJADIN MEDIA — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) percaya bahwa perbedaan pendapat akan muncul di dalam pemerintahan Prabowo Subianto, menyusul ketiadaan oposisi yang jelas.
“Perbedaan pendapat pasti akan terjadi di dalam pemerintahan,” ungkap JK kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.
JK menjelaskan bahwa meskipun tidak ada oposisi eksternal, kritik dan kontrol terhadap rezim Prabowo-Gibran akan tetap ada. Namun, ia menekankan bahwa bentuk kritik tersebut kemungkinan akan lebih bersifat internal, sebagai akibat dari beragam pandangan di antara para anggota pemerintah.
“Ya, perbedaan pendapat itu pasti ada,” tegasnya.
Sebelumnya, telah diprediksi bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan memiliki oposisi signifikan, terutama jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Saat ini, PDIP merupakan satu-satunya partai yang memiliki kursi di DPR yang belum berpartisipasi dalam pemerintahan Prabowo.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sebelumnya menyatakan bahwa jika PDIP bergabung, akan ada jatah kursi dalam kabinet untuk mereka. Meski demikian, ia belum mengungkapkan nama atau posisi kementerian yang akan diberikan kepada PDIP.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan respons positif terhadap kemungkinan partainya bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Namun, ia menekankan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Megawati Soekarnoputri dan masih memerlukan pertimbangan matang.
“Keputusan untuk bergabung dalam kabinet adalah keputusan strategis yang harus melalui pertimbangan yang seksama,” jelas Hasto.
Dengan dinamika politik yang ada, ketegangan dan perbedaan pandangan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi akan menjadi salah satu faktor yang menarik untuk diamati ke depannya.***