DJADIN MEDIA—Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan kebijakan yang menghapuskan utang macet bagi UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken oleh Prabowo pada Selasa (5/11/2024).
Keputusan ini disambut positif oleh kalangan petani, terutama dari sektor kelapa sawit dan kakao, yang selama ini terbebani oleh kredit macet. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung, menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis yang dapat mendukung ketahanan pangan nasional.
“Utang yang menumpuk selama ini menjadi beban bagi petani. Dengan penghapusan utang, mereka bisa lebih fokus untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan,” ujar Gulat. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, yang menjadi bagian dari target Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.
Langkah ini diharapkan dapat memberi ruang bagi petani dan nelayan untuk berkembang, tanpa tertekan oleh beban utang yang menghambat kemajuan mereka. Penghapusan utang di sektor UMKM juga menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi domestik, dengan fokus pada pemberdayaan sektor-sektor vital seperti pertanian dan kelautan.***
