DJADIN MEDIA— Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan rasa ketidakpuasannya atas kekalahan kandidat yang diusung partainya dalam Pilkada 2024 di Jawa Tengah, yang dikenal sebagai “kandang banteng”. Megawati menilai kekalahan tersebut dipengaruhi oleh indikasi ketidaknetralan aparat, yang berimbas pada hasil pemilihan.
“Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapat laporan tentang penggunaan penjabat kepala daerah dan mutasi aparatur kepolisian yang dimobilisasi untuk kepentingan politik elektoral,” ungkap Megawati, seraya menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Megawati juga menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur bahwa aparat negara yang terbukti tidak netral bisa dijerat pidana. Sebagai mantan anggota DPR tiga periode yang terpilih dari Jateng, Megawati menilai bahwa karakteristik warga Jawa Tengah seharusnya tidak bisa dipengaruhi oleh intervensi politik.
“Jateng bukan hanya sekadar kandang banteng, tetapi juga tempat tumbuhnya gagasan nasionalisme dan patriotisme. Seharusnya PDIP tidak terkalahkan di sini jika pilkada dilakukan dengan adil, jujur, dan tanpa manipulasi,” jelasnya.
Megawati menganggap situasi yang terjadi saat ini sudah melampaui batas-batas etika, moral, dan hati nurani. Ia menegaskan bahwa PDIP akan terus berjuang untuk keadilan dan melawan segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh kekuasaan.
“Ketika kekuasaan dimobilisasi untuk membungkam suara rakyat, kami akan terus melawan. Saya serukan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan masyarakat untuk terus mengawal proses penghitungan suara,” tegas Megawati.
Hasil hitung cepat menunjukkan pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDIP kalah telak dari pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dalam merespons hasil tersebut, Megawati memberikan lima instruksi kepada seluruh kader dan tim pemenangan PDIP:
1. Jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.
2. Kumpulkan bukti-bukti terkait intimidasi aparat negara dan praktik money politics.
3. Dokumentasikan ketidaknetralan penjabat kepala daerah dan tekanan terhadap kepala desa.
4. Catat segala bentuk mobilisasi bantuan sosial (bansos) dan money politics.
5. Galang kekuatan rakyat untuk berani menyuarakan kebenaran.
“Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran,” pungkas Megawati, mengakhiri instruksinya.***
