DJADIN MEDIA– Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid, mengusulkan agar pemilihan gubernur (pilgub) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menyusul tingginya biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada.
Menurut Jazilul, posisi gubernur yang berfungsi sebagai koordinator dalam sistem otonomi daerah, tidak memerlukan pemilihan langsung yang mahal. “Gubernur itu hanya koordinator, dan kita sudah mengadopsi sistem otonomi daerah,” ujarnya.
Dia mencontohkan pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat, yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk memilih seorang gubernur dengan peran utama sebagai koordinator. Jazilul menilai angka tersebut tidak proporsional dengan kinerja gubernur yang dihasilkan, dan lebih baik dialokasikan untuk sektor yang lebih esensial, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Anggaran sebesar itu hanya untuk satu provinsi. Bayangkan kalau itu digunakan untuk membangun atau merenovasi sekolah, misalnya. Di Jawa Barat, renovasi sekolah dengan anggaran tersebut sudah sangat memadai,” ungkap Jazilul.
PKB, kata Jazilul, kini sedang mempertimbangkan opsi untuk menghapus pilgub langsung dan menggantinya dengan mekanisme penunjukan langsung atau pemilihan melalui DPRD. Menurutnya, pemilihan gubernur melalui DPRD jauh lebih efisien, hanya membutuhkan satu kotak suara, dibandingkan dengan pilgub langsung yang membutuhkan ribuan kotak suara.
“Lebih baik serahkan kepada DPRD, lebih simpel. Masyarakat bisa memberikan masukan kepada partai atau lembaga lain yang kemudian mengajukan calon,” tambahnya.***
