DJADIN MEDIA– Tingkat partisipasi pemilih yang rendah dalam Pilkada 2024 mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rendy Umboh, menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu selama ini terkesan hanya sebagai formalitas belaka.
“Jangan-jangan sosialisasi yang dilakukan hanyalah sebatas formalitas saja,” ungkap Rendy, yang mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Menurutnya, banyak anggaran yang sudah diserap untuk kegiatan tersebut, namun hasilnya belum maksimal dalam menarik pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
Rendy mengungkapkan kecurigaannya bahwa sebagian kegiatan sosialisasi mungkin tidak dilaksanakan dengan benar, bahkan ada yang diselewengkan. Ia menilai, meskipun ada alokasi anggaran untuk sosialisasi, namun penyelenggaraannya tidak menyentuh aspek substansial, yakni menggaet pemilih agar aktif berpartisipasi.
Sebelumnya, KPU mengungkapkan data sementara mengenai tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 yang tercatat masih di bawah 70 persen. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz, mengonfirmasi angka tersebut sebagai rata-rata nasional.
“Secara umum, memang kalau kita lihat sekilas, tingkat partisipasi pemilih di bawah 70 persen. Itu rata-rata nasional,” kata August Mellaz, mengindikasikan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi ini.
Tantangan besar kini ada pada KPU dan Bawaslu untuk memastikan bahwa sosialisasi tidak hanya formalitas, melainkan sebuah upaya nyata untuk mendorong partisipasi aktif dalam Pilkada.***
