DJADIN MEDIA– Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengingatkan kalangan akademisi untuk tidak terjebak dalam perdebatan dikotomi antara pilkada langsung atau tidak langsung. Pernyataan ini ia sampaikan dalam diskusi publik yang digelar di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
Doli Kurnia menegaskan bahwa perguruan tinggi harus lebih aktif berperan dalam mencari format terbaik bagi sistem Pemilu dan Pilkada. Menurutnya, sudah saatnya akademisi tidak hanya terpaku pada perdebatan teknis, tetapi juga berkontribusi dalam mencari solusi yang lebih efektif dan efisien untuk proses demokrasi di Indonesia.
“Perguruan tinggi dan kalangan akademisi jangan terjebak pada dikotomi pilkada langsung atau tidak langsung. Lakukanlah studi konkret untuk menemukan bentuk demokrasi yang sesuai dengan kita,” ungkap Doli dalam diskusi yang dihadiri berbagai kalangan tersebut.
Doli juga menyoroti ide yang diajukan oleh Presiden Prabowo terkait perbaikan sistem Pemilu. Pada acara yang diadakan oleh Partai Golkar, Prabowo menekankan bahwa model Pemilu dan Pilkada saat ini terbukti tidak efisien, memakan waktu, energi, dan anggaran yang sangat besar.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari Rakata Institute, Eko Kuswanto, memberikan pandangan mengenai penghematan biaya dalam Pilpres dan Pilkada. Eko mengusulkan untuk menghapuskan debat, yang menurut hasil penelitian Rakata, hanya memberikan dampak kecil pada keputusan pemilih.
“Pemilih dengan penghasilan lebih dari Rp5 juta hanya 5 persen yang terpengaruh oleh debat, sementara mereka yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta hanya 3 persen yang mengubah pilihannya karena debat,” jelas Eko.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi, mengungkapkan dukungannya terhadap sistem pemilu langsung. Sebagai pemenang Pilkada langsung untuk kedua kalinya, Eva merasa model ini membantunya lebih dikenal dan dekat dengan rakyat. Meskipun demikian, ia tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait apakah Pilkada harus dilakukan secara langsung atau melalui DPRD, namun ia menilai Pilwakot yang baru dilaksanakan sangat memuaskan karena lebih efisien dan mendekatkannya dengan masyarakat.***