DJADIN MEDIA – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Tapis Sekretariat Daerah ini dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., didampingi Wakil Bupati Romli, S.Kom., S.H., M.H., serta dihadiri oleh Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Hamartoni menegaskan bahwa RPJMD bukan hanya dokumen administratif semata, melainkan pedoman strategis yang harus menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk menyusun program pembangunan yang realistis, terukur, akuntabel, dan berbasis data kebutuhan nyata warga.
“RPJMD ini harus selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. Saya minta agar perencanaan dilakukan dengan prinsip good governance yang efisien, transparan, dan partisipatif. Jangan ada program yang hanya copy-paste tanpa evaluasi,” ujar Hamartoni.
Wakil Bupati Romli menambahkan, RPJMD harus responsif terhadap perubahan zaman dengan mengedepankan digitalisasi, ketahanan pangan, pengurangan stunting, penguatan UMKM, dan perlindungan lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya indikator kinerja utama (IKU) yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Perencanaan kita harus mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan hasil hingga desa-desa. Fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja,” kata Romli.
Plt. Kepala Bappeda Lampung Utara Surya Ardianto menyatakan bahwa hasil Musrenbang ini akan menjadi dasar rancangan akhir RPJMD yang akan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Perda.
Musrenbang ini mencerminkan komitmen Pemkab Lampung Utara untuk membangun daerah secara terarah, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.***
