DJADIN MEDIA – Dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi, Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., memimpin langsung High-Level Meeting Rapat Koordinasi Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah, Senin (23/6/2025), bertempat di Aula Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi.
Turut hadir dalam kegiatan strategis ini Kepala KPP Pratama Kotabumi Nurdin Edwin, Sekda Lampung Utara Drs. Lekok, M.M., Kepala Bappenda Dr. Desyadi, S.H., M.H., serta pimpinan OPD terkait. Kegiatan juga diikuti oleh 23 camat dan 247 kepala desa/lurah dari seluruh wilayah Lampung Utara.
“Pajak adalah tulang punggung pembangunan. Jika kita ingin mewujudkan pelayanan publik yang prima, infrastruktur yang memadai, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, maka pengelolaan dan pemungutan pajak harus dilakukan secara optimal dan akuntabel,” ujar Bupati Hamartoni dalam sambutannya.
Bupati menekankan bahwa keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya bisa dicapai melalui kolaborasi semua pihak — dari tingkat pusat, provinsi, hingga desa. Ia juga mendorong implementasi sistem informasi perpajakan terintegrasi, pemanfaatan data NIK, data perizinan, dan transaksi ekonomi untuk memperkuat basis pajak.
Fokus Rapat:
- Pemetaan potensi pajak yang belum tergarap optimal (PBB-P2, air tanah, reklame, dll).
- Efektivitas penagihan dan penegakan aturan pajak/retribusi.
- Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai Permendagri No. 112 Tahun 2016.
- Sosialisasi dan edukasi pajak sebagai kontribusi pembangunan.
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan pentingnya integrasi sistem fiskal dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
“Saya berharap, forum ini dapat melahirkan kebijakan dan strategi konkret untuk mendorong PAD yang berkelanjutan, sebagai fondasi menuju Lampung Utara yang mandiri, maju, dan sejahtera,” tutup Bupati Hamartoni.
Rapat koordinasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas fiskal guna menjawab tuntutan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.***
