DJADIN MEDIA – Merespons anjloknya harga singkong yang terus membebani petani lokal, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung secara tegas mendorong pemerintah pusat untuk menghentikan impor tapioka dan menetapkan harga dasar singkong yang berpihak pada petani.
Ketua Fraksi PKB sekaligus Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang secara langsung menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, Rabu (25/6).
“Kebijakan penghentian impor tapioka adalah langkah strategis untuk melindungi petani dan memperkuat industri lokal. Kami mengapresiasi keberanian Gubernur dalam memperjuangkan hal ini di tingkat pusat,” ujar Fatikhatul.
Menurutnya, ketergantungan pada impor telah merugikan petani singkong di Lampung yang sebenarnya memiliki potensi besar. Dengan produksi mencapai 20 juta ton dari 600 ribu hektare lahan, Lampung sejatinya mampu menjadi pusat industri tapioka nasional tanpa harus bergantung pada produk luar negeri.
“Ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal keadilan. Jika produksi lokal berlimpah, mengapa masih harus impor?” tambahnya.
Dalam forum RDPU tersebut, Gubernur Lampung menyuarakan pentingnya Larangan Terbatas (Lartas) atas impor tepung tapioka. Ia mengungkap adanya ketidaksesuaian data, di mana defisit nasional disebut 1 juta ton, namun di lapangan terdapat kelebihan produksi yang tak tercatat dalam sistem SIINas.
“Impor atas dasar defisit yang tak akurat justru melemahkan petani dan pelaku industri lokal. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata,” tegas Gubernur dalam pernyataannya.
Fatikhatul menekankan bahwa kolaborasi antar pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri mutlak diperlukan untuk menciptakan ekosistem pertanian yang sehat dan berkelanjutan.
“Dukung petani berarti membangun kemandirian pangan. Kita tidak boleh membiarkan petani singkong terus dirugikan oleh kebijakan yang tidak berpihak,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyambut positif kehadiran Gubernur Lampung dan para kepala daerah sentra produksi singkong.
“Ini adalah sinyal kuat bahwa Lampung serius menjadikan singkong sebagai komoditas strategis nasional,” ujarnya.
Langkah Fraksi PKB dan Pemerintah Provinsi Lampung ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi kebijakan nasional yang lebih adil dan berpihak pada petani, sekaligus memperkuat kemandirian industri dalam negeri.***
