DJADIN MEDIA — Komitmen Pemprov Lampung membangun desa dari bawah melalui program Desaku Maju menuai apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Program yang digagas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal itu dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian ekonomi berbasis lokal.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris saat melakukan kunjungan kerja di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Rabu (9/7/2025).
Didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Kolaborasi Pengembangan Ekosistem Ketahanan Pangan Berbasis Desa.
“Atas nama Pemprov Lampung, saya sampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang hadir langsung ke desa. Ini bentuk nyata sinergi pusat dan daerah,” ujar Wagub Jihan.
Ia memaparkan keberhasilan Lampung menekan angka kemiskinan dari 12,62 persen (2019) menjadi 10,62 persen (2024), serta capaian PDRB sebesar Rp480 triliun yang sebagian besar disokong sektor pertanian.
Namun, Jihan menyoroti adanya paradoks: desa sebagai penggerak ekonomi utama justru masih menjadi kantong kemiskinan. Hal inilah yang mendorong lahirnya Desaku Maju—program menyeluruh yang tak sekadar memberi bantuan, tapi membangun ekosistem dari hulu ke hilir.
“Desa bukan hanya objek produksi, tapi harus jadi subjek pembangunan. Nilai ekonomi dari desa harus kembali ke desa,” tegasnya.
Ia mencontohkan potensi hilirisasi gabah yang bisa menggandakan nilai produk hingga dua kali lipat jika dilakukan di tingkat desa.
Untuk mewujudkannya, Desaku Maju mengintegrasikan pelatihan teknisi, penyediaan dryer, pupuk organik, pemberdayaan UMKM digital, hingga penguatan kelembagaan ekonomi seperti BUMDes.
Namun, Jihan mengingatkan pentingnya keterlibatan semua pihak. “Kami harap dukungan Kemenko PM, BUMN, dan sektor swasta melalui CSR bisa mengakselerasi transformasi ekonomi desa,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Deputi Abdul Haris menyatakan bahwa program Desaku Maju sejalan dengan visi nasional membangun Indonesia dari pinggiran. Ia menyebut pembangunan desa bukan hanya soal ekonomi, tapi soal membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat.
“Paradigma pembangunan harus bergeser dari bantuan ke pemberdayaan. Bantuan itu sementara, tapi berdaya itu selamanya,” tegas Haris.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 melalui pendekatan terpadu, seperti program koperasi desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat berbasis asrama untuk masyarakat miskin.
Dalam acara tersebut, diberikan pula bantuan satu unit Combine Harvester, Bed Dryer kapasitas 20 ton, serta sarana pertanian lainnya untuk Gapoktan Desa Bumi Daya sebagai bentuk dukungan langsung terhadap penguatan ekosistem desa.
“Kami percaya langkah konkret seperti di Lampung ini akan berdampak besar bila dilakukan secara konsisten,” tutup Haris.***
