DJADIN MEDIA— Pemerintah Provinsi Lampung terus memacu kesiapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan menggelar rapat evaluasi internal sebelum pelaksanaan evaluasi resmi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal (Mirza), di Ruang Kerja Gubernur, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (15/7/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratik, tetapi merupakan alat ukur utama efektivitas pembangunan daerah.
“Kita bicara soal masa depan Lampung. Semua indikator, program, dan target pembangunan harus disusun secara akurat, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Mirza menekankan pentingnya akurasi data, konsistensi indikator, dan integrasi antar-OPD sebagai fondasi dalam menghadapi evaluasi Kemendagri, sekaligus memastikan arah pembangunan tetap on track dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam rapat ini Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Mulyadi Irsan, Kepala Bappeda Elvira Umihanni, Kepala Bapenda Slamet Riyadi, serta Kadisdikbud Thomas Amirico. Mereka membahas finalisasi data capaian kinerja, pemetaan program prioritas, dan konsistensi arah kebijakan RPJMD terhadap visi pembangunan nasional.
Sementara itu, Kepala Bappeda Elvira Umihanni menyebut bahwa tahapan penyusunan Raperda RPJMD telah mendapat persetujuan bersama DPRD Provinsi Lampung dan saat ini akan memasuki fase krusial evaluasi pusat.
“RPJMD ini bukan hanya menjadi acuan pembangunan provinsi, tetapi juga dasar sinkronisasi RPJMD di kabupaten/kota. Persiapan harus benar-benar matang,” jelas Elvira.
Evaluasi dari Kemendagri akan menilai aspek keselarasan kebijakan, efektivitas program, serta kesiapan pelaksanaan jangka menengah selama lima tahun mendatang. Hasil evaluasi juga menjadi refleksi terhadap komitmen Pemprov Lampung dalam membangun pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil.
Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan Lampung dalam menyusun roadmap pembangunan yang lebih inklusif, strategis, dan terukur untuk periode 2025–2029.***
