DJADIN MEDIA— Komitmen memperkuat akses pendidikan inklusif dan perlindungan terhadap perempuan dan anak ditegaskan dalam pertemuan antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan perwakilan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung di Kantor Gubernur Lampung.
Pertemuan ini menandai awal sinergi strategis antara pemerintah dan elemen gerakan mahasiswa dalam menjawab isu-isu sosial di Provinsi Lampung, khususnya pendidikan alternatif dan penanganan kekerasan berbasis gender.
Ketua LMND Lampung, Redho Balau, memaparkan data lapangan tentang anak-anak putus sekolah dan tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sejak 2018, LMND menjalankan program “Rumah Mengajar” di dua kelurahan di Bandar Lampung untuk membantu anak-anak yang tak lagi mengakses pendidikan formal.
“Ada anak usia belasan tahun yang belum bisa membaca. Rumah Mengajar kami dirancang untuk menjawab ketimpangan pendidikan dasar dengan pendekatan inklusif dan berbasis komunitas,” jelas Redho.
Selain pendidikan, LMND juga menyoroti urgensi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Provinsi Lampung berada di peringkat ke-6 nasional dengan 496 kasus hingga November 2024. LMND mendorong hadirnya layanan aduan 24 jam, bantuan hukum gratis, hingga edukasi seksual menyeluruh di tingkat sekolah menengah.
Gubernur Mirza menyampaikan apresiasinya atas gerakan mahasiswa yang konkret dan solutif. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap program Rumah Mengajar, termasuk kemungkinan fasilitasi legalitas, pelatihan pengajar, hingga kolaborasi dengan Dinas Pendidikan.
“Anak-anak hari ini adalah generasi Indonesia Emas 2045. Kita tidak boleh menunda lagi pembenahan pendidikan dan penguatan SDM sejak sekarang,” tegasnya.
Terkait kekerasan seksual, Gubernur menyambut baik masukan LMND dan membuka ruang kolaborasi untuk penguatan edukasi dan kesadaran publik. Ia juga menyampaikan bahwa aplikasi Lampung In siap digunakan sebagai kanal pelaporan kekerasan seksual secara cepat dan terintegrasi.
“Kalau kalian punya program masuk sekolah, buat saja konsepnya. Saya siap bantu lewat Dinas Pendidikan atau Kesra,” kata Mirza.
Gubernur juga menegaskan bahwa Pemprov Lampung tidak alergi kritik dan justru membutuhkan suara anak muda yang berani dan berpihak pada keadilan.
“Saya tidak anti-kritik. Saya justru butuh anak-anak muda seperti kalian yang punya gagasan dan keberanian,” tutupnya.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara negara dan mahasiswa sebagai kekuatan sipil dalam mewujudkan Lampung yang inklusif, adil, dan berkemajuan.***
