DJADIN MEDIA— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk membangun daerah berbasis data konkret. Dalam langkah strategis ini, Pemprov Lampung resmi menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran di berbagai sektor krusial seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ekonomi, stunting, kemiskinan, hingga inflasi.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Mirza saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (18/7/2025).
Kebijakan Berbasis Fakta, Bukan Asumsi
“Saya tidak mau membuat keputusan berdasar intuisi semata. Semua arah kebijakan saya harus punya dasar data yang kuat dan faktual. Karena sekali kebijakan dibuat, dampaknya bisa luas ke seluruh masyarakat,” ujar Gubernur Mirza tegas.
Menurutnya, data bukan sekadar angka, tapi landasan berpikir untuk menciptakan perubahan nyata. Maka dari itu, Pemprov Lampung menjadikan BPS sebagai mitra kunci dalam perencanaan pembangunan.
Insentif Rp35 Miliar untuk Kepala Daerah Berprestasi
Dalam forum tersebut, Gubernur Mirza juga meluncurkan strategi political engineering yang inovatif: menggelar kompetisi antar Bupati dan Wali Kota se-Lampung.
Kompetisi ini didasarkan pada capaian di empat indikator pembangunan utama. Total insentif sebesar Rp35 miliar akan dikucurkan bagi daerah yang mampu menunjukkan hasil terbaik:
- Peningkatan IPM: Rp10 miliar
- Peningkatan Ekonomi: Rp10 miliar
- Penurunan Stunting: Rp10 miliar
- Penurunan Kemiskinan & Inflasi: Rp5 miliar
“Langkah ini saya ambil untuk mendorong semangat daerah dalam membangun Lampung secara merata. Harapannya, para kepala daerah bisa berlomba-lomba menciptakan dampak positif yang nyata,” jelas Mirza.
BPS: Kolaborasi Ini Kunci Akurasi dan Efektivitas
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan, mengapresiasi terobosan Gubernur Mirza yang menempatkan data sebagai pijakan utama kebijakan.
“BPS tidak bisa berjalan sendiri. Tanpa kolaborasi dengan pemerintah daerah, kami ibarat ‘mati gaya’. Karena itu, langkah Pak Gubernur ini sangat kami sambut baik,” ujarnya.
Ahmad juga berharap ke depan, seluruh kebijakan pembangunan di Lampung melibatkan BPS sejak awal agar hasilnya lebih terukur dan sesuai kondisi nyata di lapangan.***
