DJADIN MEDIA— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu langkah strategisnya, yakni dengan menargetkan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari predikat “B” menjadi “BB” pada tahun 2025.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Rapat Peningkatan Kualitas SAKIP 2025 di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (18/7/2025).
“Kalau provinsi lain bisa meraih A, kenapa Lampung tidak? Tapi untuk sampai ke sana, kita mulai dulu dengan langkah realistis: naik ke predikat BB. Ini adalah lompatan awal yang penting,” ujar Marindo.
SAKIP Bukan Sekadar Laporan, Tapi Cermin Akuntabilitas
SAKIP merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Menurut Marindo, Pemprov harus benar-benar serius membenahi mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi internal.
“SAKIP bukan sekadar urusan administrasi. Ini menyangkut akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat. Kalau laporan bagus tapi data inputnya lemah, tentu hasilnya juga tidak maksimal,” tambahnya.
Strategi Lampung Menuju “BB”
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov akan membentuk tim teknis lintas OPD yang terdiri dari unsur Biro Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat. Tim ini akan fokus pada peningkatan kualitas indikator kinerja serta memastikan entri data dalam sistem SAKIP dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
“Langkah-langkah teknis ini akan kami kawal langsung. Semua OPD harus berkomitmen agar input datanya benar, indikatornya tajam, dan laporan kinerjanya jelas,” tegas Marindo.
Optimisme Menuju Tata Kelola Unggul
Pemprov Lampung yakin, dengan kerja sama solid dan pemahaman menyeluruh dari seluruh ASN, predikat “BB” bukan hal mustahil. Peningkatan kualitas tata kelola ini bukan hanya sekadar mengejar nilai, tapi demi menciptakan pemerintahan yang berdaya saing tinggi, efisien, dan berpihak pada pelayanan publik yang maksimal.
“Kita tidak bicara skor semata, tapi bagaimana anggaran benar-benar berdampak dan bermanfaat untuk rakyat. Itulah esensi dari akuntabilitas,” pungkas Marindo.***
