DJADIN MEDIA – Kebijakan Pemerintah Kota belakangan ini menuai sorotan dan sindiran tajam dari warganet. Sebuah unggahan kritis menyebut gaya kepemimpinan wali kota layaknya “anak sekolah yang belum punya E-KTP tapi sudah bawa motor tanpa STNK”.
Sindiran itu muncul buntut dari rencana pembangunan sekolah baru yang dinilai tidak mempertimbangkan realitas di lapangan, terutama bagi warga pra-sejahtera. “Lagaknya dipanggil Bunda, tapi kelakuannya kayak anak sekolah,” tulis salah satu pengguna media sosial dengan nada getir.
Kritik tak berhenti di situ. Kebijakan ini dianggap sembrono dan tidak selaras dengan aturan maupun etika kepemimpinan. Bahkan, netizen menyebut pembangunan tersebut seperti tidak melalui pertimbangan logis, “Enggak aturan menteri, enggak aturan moral. Apa enggak takut ketangkep polisi sama jaksa?” tulisnya.
Lebih jauh, suara keresahan muncul tentang bagaimana warga miskin seolah hanya jadi objek program, tanpa benar-benar dilibatkan atau difasilitasi secara adil. “Nasib warga pra-sejahtera kayak ikut lomba puisi jenderal yang gagal nyalon wali kota,” sindir seorang komentator lain dengan gaya puitis.
Sarkasme pun menguat saat menyentil tentang lemahnya kebijakan publik yang terkesan dibuat asal-asalan. “Baru juga mau bangun sekolah, tapi udah kayak anak sekolah. Gimana kalau diminta bikin baut?”
Ungkapan-ungkapan ini mencerminkan kekecewaan dan keresahan masyarakat terhadap keputusan yang dianggap tidak berpihak pada kebutuhan rakyat. Jika kritik ini terus bergema, bisa jadi akan menjadi refleksi penting bagi para pemimpin daerah untuk lebih bijak dan terukur dalam merumuskan kebijakan—terutama yang menyangkut pendidikan dan masyarakat kecil.***
