DJADIN MEDIA– Derasnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025 kian memunculkan kritik terhadap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dari Januari hingga Mei, sejumlah perusahaan besar seperti PT Bapintri, Tokai Kagu, Victory Ching Luh, Danbi Internasional, Yamaha, Sanken Indonesia, hingga PT Sri Rejeki Isman melakukan PHK massal.
Ketua Umum Gema Puan, Ridwuan, menyayangkan tidak adanya gebrakan signifikan dari Kemenaker untuk mengantisipasi dan menanggulangi lonjakan PHK ini. “Fenomena PHK ini bukan hal baru, tapi sesuatu yang sudah bisa diprediksi sejak lama,” kata Riduan dalam keterangannya, Selasa (23/7/2025).
Ia bahkan menyinggung kedekatannya dengan Wamenaker Noel Ebenezer, seraya mempertanyakan kinerja Menteri Ketenagakerjaan yang belum menunjukkan terobosan strategis.
Dalam situasi yang makin pelik, Kemenaker justru meluncurkan program Job Fair sebagai solusi pengangguran. Namun, menurut Riduan, langkah tersebut hanya bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Job Fair yang seharusnya menjadi andalan justru menjadi blunder. Banyak HRD yang menilai kegiatan ini cuma formalitas. Ini bukan hanya mempermalukan kementerian, tapi bisa menjadi citra buruk bagi presiden,” tegasnya.
Ia mendesak agar Kemenaker segera menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih strategis dan menyeluruh, bukan sekadar program seremonial. Sebab, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dampaknya bukan hanya pada nasib pekerja, tapi juga pencitraan kepala negara di mata publik nasional.***
