DJADIN MEDIA – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik tajam datang dari Ketua Umum Gema Puan, Ridwan 98, yang menyebut Kemnaker kalah sigap dari Kepolisian dalam merespons persoalan tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang makin mengkhawatirkan.
“Ini jelas memalukan. Kalau aparat kepolisian saja bisa lebih cepat bergerak daripada Kementerian Tenaga Kerja, lantas apa fungsi kementerian ini?” tegas Ridwan dalam pernyataan pers, Selasa (30/7/2025).
Ia secara lugas menilai Menteri Yassierli dan Wamen Immanuel Ebenezer gagal menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan strategis. Menurutnya, ketidaksigapan itu menjadi bukti lemahnya manajemen krisis di lingkup kementerian.
Desak Presiden Segera Lakukan Reshuffle
Ridwan 98 mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja para menteri. Fokus utamanya adalah merombak kepemimpinan di Kementerian Ketenagakerjaan yang dianggap tidak memiliki visi, program konkret, maupun gebrakan.
“Kalau Presiden Prabowo ingin reformasi birokrasi nyata, ganti saja para pembantu yang lemah ini. Rakyat butuh solusi, bukan seremoni,” katanya.
Satgas PHK Dinilai Gagal Jalankan Fungsi
Sorotan utama Ridwan juga tertuju pada Satgas PHK yang dibentuk Kemnaker. Ia menyebut satuan tugas tersebut hanya menjadi formalitas administratif tanpa hasil konkret.
“Satgas ini hanya nama. Tidak ada aksi yang betul-betul menyelamatkan buruh dari ancaman PHK besar-besaran. Kalau hanya menyedot anggaran tanpa hasil, itu namanya pemborosan,” jelas Ridwan.
Ridwan mengungkapkan, Satgas PHK yang dibentuk secara resmi biasanya mengandalkan anggaran operasional kementerian (DIPA), dengan honorarium yang tidak kecil.
“Kalau dihitung, ketua satgas bisa menerima honor Rp2 juta – Rp5 juta per bulan. Anggota Rp1 juta – Rp3 juta. Belum termasuk rapat, survei lapangan, dan kegiatan lainnya. Tapi hasilnya? Nihil,” cetusnya.
Polisi Justru Lebih Aktif di Lapangan
Ironisnya, Ridwan menyoroti bahwa Polri justru terlihat lebih aktif dalam menangani berbagai konflik ketenagakerjaan dan kasus PHK di lapangan, baik mediasi maupun pengamanan aksi buruh.
“Kalau polisi lebih terlihat kerja, sementara kementerian hanya diam di balik meja, itu tanda bahwa kementerian ini harus segera dievaluasi,” pungkas Ridwan 98.***
