DJADIN MEDIA– Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu, Ulin Nuha, S.SiT., M.M., menghadiri undangan resmi DPRD Kabupaten Pringsewu untuk menyimak pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Kegiatan tersebut digelar di ruang rapat DPRD pada Jumat (15/8/2025), dan dihadiri oleh Forkopimda Pringsewu serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ulin Nuha tampak khidmat mengikuti penyampaian pidato presiden yang disiarkan langsung melalui televisi. Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah pencapaian pemerintah terkait pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam upaya menyelamatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp300 triliun yang berpotensi diselewengkan atau dikorupsi. Menurut Presiden, langkah ini dilakukan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang menyeluruh, sehingga dana tersebut dapat dialihkan untuk program-program produktif yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Presiden menegaskan bahwa efisiensi anggaran sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 4, yang mengatur penggunaan sumber daya ekonomi secara efisien untuk mencapai kemakmuran yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. “Sebesar Rp300 triliun kita geser untuk hal produktif dan langsung dirasakan rakyat,” ujarnya di hadapan anggota MPR, DPR, DPD, dan para tamu undangan lainnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi APBN tahun 2025 dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Instruksi ini memerintahkan seluruh pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan efisiensi anggaran senilai Rp306,7 triliun, dengan tujuan meningkatkan efektivitas belanja negara dan memastikan dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Hadirnya Kepala BPN Pringsewu dalam acara ini menunjukkan kepedulian institusi pertanahan terhadap perkembangan kebijakan nasional yang berdampak langsung pada tata kelola sumber daya dan pembangunan daerah. Pidato Presiden juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memahami arah kebijakan keuangan nasional, termasuk bagaimana efisiensi anggaran dapat mendukung pembangunan daerah dan program-program strategis lainnya.***
