DJADIN MEDIA – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, resmi melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Acara pelantikan berlangsung di ruang rapat utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (28/08/2025), dan disaksikan jajaran pejabat pemerintah serta tamu undangan.
Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/4769/VI.04 Tahun 2025. Dua pejabat yang dilantik adalah Saipul, S.Sos., M.IP., yang sebelumnya menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kini dipercaya memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT). Sementara itu, Dra. Hanita Fahrial, M.Si., yang sebelumnya menduduki posisi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas di instansi tersebut.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan oleh Sekda, ditegaskan bahwa pembangunan di Lampung membutuhkan kerja nyata yang tidak hanya mengandalkan jabatan semata, melainkan hasil dari sinergi, kolaborasi, dan kemampuan menciptakan dampak langsung bagi masyarakat.
“Keberhasilan seorang pejabat bukan hanya diukur dari jabatan yang diembannya, tetapi bagaimana ia mampu membangun kerja sama, menghadirkan solusi, serta menciptakan program yang nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Marindo membacakan sambutan gubernur.
Kepada Saipul, Gubernur menitipkan amanah besar agar pembangunan desa dan kawasan transmigrasi menjadi fokus utama. Desa dipandang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat, motor penggerak pembangunan berkelanjutan, sekaligus penopang daya saing daerah. Ia menegaskan bahwa arah pembangunan harus berangkat dari desa dan masyarakat sebagai pondasi, sesuai dengan prinsip pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
“Saya ingin agar program strategis baik dari pusat maupun provinsi yang menyangkut pemberdayaan masyarakat desa dapat diintegrasikan secara nyata. Semua harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan terukur, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat desa,” tegas Sekda.
Selain itu, Dinas PMDT juga mendapat amanat untuk mendukung program prioritas nasional berupa pemberian makanan bergizi gratis. Program ini ditujukan bagi anak-anak di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan transmigrasi, yang membutuhkan intervensi lebih dalam aspek gizi. Untuk itu, diperlukan sinergi erat dengan pemerintah desa, pendamping lokal, organisasi masyarakat, hingga lembaga pendidikan agar distribusi program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Hanita Fahrial yang kini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendapat pesan khusus dari Gubernur. Ia diminta untuk menjadi motor penggerak dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak, kelompok yang kerap menghadapi kerentanan sosial.
“Isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu strategis dalam pembangunan manusia. Layanan PPPA, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta edukasi publik harus diperluas dan diperkuat agar perlindungan benar-benar sampai pada sasaran,” kata Marindo.
Gubernur juga menekankan bahwa kebijakan di sektor PPPA sangat penting untuk mendukung misi pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Lampung diharapkan menjadi salah satu provinsi yang mampu menunjukkan komitmen tinggi dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
Pelantikan dua pejabat eselon II ini dipandang sebagai bagian dari peremajaan birokrasi di lingkungan Pemprov Lampung. Pemerintah ingin memastikan bahwa pejabat yang menduduki posisi strategis adalah mereka yang memiliki kompetensi, integritas, serta visi yang sejalan dengan agenda pembangunan daerah.
Dengan pengisian jabatan baru ini, Pemprov Lampung berharap pembangunan desa dan perlindungan kelompok rentan dapat berjalan beriringan. Di satu sisi, penguatan pembangunan desa akan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Di sisi lain, perlindungan perempuan dan anak akan memastikan pembangunan manusia berjalan inklusif. Sinergi antara kedua sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga di Lampung secara menyeluruh dan berkesinambungan.***
