DJADIN MEDIA– Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pringsewu menyampaikan belasan masukan serta kritik konstruktif terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna yang digelar pada Rabu (3/9/2025). Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pringsewu, Suherman, serta dihadiri Bupati Riyanto Pamungkas, Wakil Bupati Umi Laila, dan seluruh anggota dewan.
Melalui juru bicaranya, Ahmad Nijar, Fraksi Golkar tidak hanya menyoroti postur APBD, tetapi juga dasar hukum yang digunakan dalam penyusunannya. Menurutnya, transparansi, akurasi, serta efektivitas pengelolaan anggaran harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam paparannya, Nijar menjelaskan bahwa pendapatan daerah pada APBD-P 2025 ditetapkan sebesar Rp1.289.060.720.634,68, mengalami penurunan Rp30.401.870.882,32 dari sebelumnya Rp1.319.462.591.517,00. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami kenaikan signifikan, yakni dari Rp166.675.720.517,00 menjadi Rp182.315.721.643,68. Kenaikan ini didorong oleh pajak daerah dan retribusi, masing-masing meningkat Rp7,5 miliar dan Rp24,19 miliar. Namun, beberapa sumber lain seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan sah lainnya justru mengalami penurunan.
Sementara itu, belanja daerah yang semula sebesar Rp1.344.962.591.517,00, setelah perubahan menjadi Rp1.310.693.430.527,82 atau turun sebesar Rp34.269.160.989,18. Fraksi Golkar menegaskan bahwa belanja harus diarahkan untuk mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan, yakni penguatan sosial-ekonomi melalui peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan modern, serta ketahanan pangan.
Adapun sejumlah catatan penting yang disampaikan Fraksi Golkar antara lain:
1. Kebijakan Pajak dan Retribusi
Golkar mengapresiasi peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi, namun meminta pemerintah daerah tidak menaikkan PBB. Sebagai gantinya, Fraksi mengusulkan sistem pendataan lahan dan tanah dengan melibatkan pemerintah pekon agar lebih akurat. Selain itu, Fraksi mendorong kemudahan pembayaran pajak, di mana wajib pajak cukup membawa uang tanpa perlu mengisi data yang rumit.
2. Pemanfaatan Aset Daerah
Golkar meminta Bupati membentuk tim penyelamatan aset Pasar Induk Pringsewu, mengingat masih banyak pedagang yang beranggapan bahwa bangunan pasar adalah milik pribadi. Kondisi ini menyebabkan pedagang membayar sewa ganda, baik kepada pemilik toko maupun pemerintah daerah.
3. Rest Area dan Retribusi Parkir
Rest Area Pringsewu yang seharusnya menjadi ikon daerah dinilai kurang terawat, kumuh, dan tidak termanfaatkan maksimal. Fraksi mendorong agar fasilitas tersebut digunakan untuk pameran UMKM dan seni budaya sehingga dapat mendongkrak PAD. Selain itu, sistem retribusi parkir yang masih manual dinilai rawan kebocoran, sehingga harus diperbaiki dengan sistem digital.
4. Pariwisata dan Tata Ruang
Fraksi menyoroti lesunya sektor pariwisata pasca-pandemi, termasuk objek wisata seperti Telaga Gupit, Talang Indah, dan Bukit Pangonan. Pemerintah juga dinilai kurang mengarahkan maraknya bisnis kaplingan untuk menjadi perumahan layak dengan infrastruktur memadai.
5. Masalah Infrastruktur dan Banjir
Masalah banjir di Ambarawa disebut sebagai persoalan serius yang harus segera dicarikan solusi melalui koordinasi antara Dinas PU dan Balai Besar. Fraksi juga menekankan pentingnya kualitas pembangunan jalan agar bisa bertahan minimal lima tahun serta memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan.
6. Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Golkar menyoroti banyaknya gedung sekolah yang rusak dan bocor, sehingga meminta rehabilitasi segera. Pada bidang kesehatan, Fraksi mengecam pemutusan sepihak BPJS kelas 3 bagi warga miskin tanpa pemberitahuan, serta meminta pemerintah mengalokasikan belanja daerah untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat tidak mampu.
7. Lingkungan dan Tata Kota
Persoalan penebangan pohon di taman kota juga disorot. Fraksi mengingatkan agar taman yang sudah ada cukup dirawat, sementara lokasi yang kosong ditanami pohon baru. Masalah sampah pun tak luput dari perhatian, di mana keberadaan TPA Bumi Ayu masih dianggap belum maksimal menjalankan fungsi.
8. Kesiapsiagaan Kebakaran
Golkar mendesak penyesuaian nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2020. Penyesuaian ini dinilai penting untuk efisiensi, profesionalisme, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam penutupnya, Fraksi Golkar kembali menekankan agar perubahan APBD 2025 benar-benar difokuskan pada kebutuhan dasar rakyat, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan berkelanjutan. “Kami berharap semua kritik dan masukan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Pringsewu yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ujar Ahmad Nijar.***
