DJADIN MEDIA— Dalam upaya restrukturisasi birokrasi dan percepatan program pembangunan, Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi melantik dan mengambil sumpah puluhan pejabat manajerial dan fungsional pada Rabu, 17 September 2025. Acara yang berlangsung khidmat tersebut tidak hanya menandai pergeseran personel, tetapi juga menjadi momen peluncuran visi baru pemerintahan berupa konsep “Budaya Kerja Jalan Lurus” yang digadang-gadang sebagai landasan etika kerja ASN Tanggamus ke depan.
Keputusan dan arena perubahan
Pelantikan didasarkan pada beberapa keputusan resmi Bupati, antara lain:
- Keputusan Nomor B.319/45/08/2025 tentang pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- Keputusan Nomor B.320/45/08/2025 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama;
- Keputusan Nomor B.321/45/08/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam dan dari jabatan administrator di lingkungan pemerintah kabupaten;
- Keputusan Nomor 800.1.3.3/1265/45/2025 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional auditor melalui perpindahan dari jabatan lain.
Bupati Asnawi menegaskan bahwa mutasi ini murni berbasis penilaian kinerja dan kompetensi. “Pelantikan dilakukan tanpa gratifikasi atau pungutan. Ini upaya membersihkan birokrasi dan menempatkan orang sesuai kapabilitasnya,” ujarnya di hadapan pejabat, ASN, dan tamu undangan.
Siapa saja yang dilantik
Beberapa nama penting yang mendapat posisi baru adalah:
- Syamdjuniston S.H., M.M., dari Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
- Riswanda Djunaidi S.E., M.M., dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kepala Bidang Produksi Peternakan di Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- Taufik Hidayat, S.E., M.Kes., dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
- Mahrizan Al-Rizkie, S.Kom., M.T.I., dilantik sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Irvan Wahyudi, S.T., M.M., ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Selain itu, ada rotasi dan promosi pada posisi eselon, kepala bidang, serta pengangkatan fungsional auditor yang diharapkan menguatkan fungsi pengawasan internal.
Mengenal “Budaya Kerja Jalan Lurus”
Konsep yang diperkenalkan Bupati mencakup lima pilar utama: fokus pada tujuan, pelurusan arah kerja untuk mencegah penyimpangan, integritas dan kejujuran, kolaborasi antar-SKPD, serta konsistensi atau istiqomah dalam bekerja. Lebih konkret, pemerintah daerah menjanjikan beberapa langkah implementasi:
- Pengukuran kinerja dengan target 100-hari kerja untuk pejabat baru;
- Rapat koordinasi lintas OPD tiap dua minggu untuk memastikan percepatan program prioritas;
- Penerapan sistem pelaporan publik untuk proyek dan anggaran (transparansi pengadaan);
- Peningkatan peran auditor internal dan fungsional agar penemuan temuan administrasi cepat ditindaklanjuti;
- Pelatihan integritas dan anti-pungli bagi pejabat baru.
Dampak langsung bagi layanan dan proyek
Bupati menekankan agar pejabat baru segera turun ke lapangan. Target yang diumumkan mencakup percepatan penyelesaian infrastruktur desa, perbaikan akses layanan kesehatan, serta optimalisasi program ketahanan pangan. Meski demikian, para pengamat menyoroti beberapa tantangan: ketersediaan anggaran, kapasitas SDM di tingkat pekon, hingga kompleksitas perizinan yang selama ini kerap menjadi hambatan.
Reaksi publik dan harapan komunitas
Sejumlah kepala dinas dan aparatur menyambut baik penyegaran ini, berharap adanya perbaikan birokrasi yang konkret. Tokoh masyarakat menyatakan optimisme, namun meminta jaminan agar pergeseran tidak hanya bersifat seremonial. “Yang kami butuhkan adalah hasil nyata: jalan yang bisa dilalui, layanan kesehatan yang responsif, dan proyek pertanian yang benar-benar meningkatkan pendapatan petani,” kata salah satu tokoh masyarakat setempat yang hadir.
Kritik dan pengawasan
Organisasi masyarakat sipil dan akademisi mengingatkan pentingnya pengawasan publik. Mereka menekankan perlunya mekanisme evaluasi berkala dan keterbukaan data sehingga warga dapat memantau realisasi program. Pengangkatan auditor fungsional mendapat catatan positif karena dapat menguatkan kontrol internal terhadap penyimpangan.
Langkah selanjutnya
Pemkab menjanjikan roadmap implementasi budaya kerja tersebut, termasuk indikator kinerja utama (IKU) yang akan dipublikasikan. Bupati juga menyampaikan komitmen moral melalui pantun penutup yang hangat: “Lumba-lumba maskot Tanggamus, Slogannya Bumi Begawi Jejama. Dengan budaya kerja jalan lurus, Kita majukan Tanggamus bersama-sama.”
Pelantikan massal ini merupakan upaya strategis pemerintahan Bupati Asnawi untuk menyegarkan birokrasi dan mempercepat pembangunan. Keberhasilan program “Budaya Kerja Jalan Lurus” akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi, ketersediaan anggaran, dan keterlibatan masyarakat sebagai pengawas. Warga Tanggamus kini menunggu bukti konkret: proyek selesai tepat waktu, layanan membaik, dan tata kelola yang lebih transparan.***
