DJADIN MEDIA– Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus memperkuat upaya percepatan penanganan stunting melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2025. Kegiatan digelar di Balai Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Jumat (19/9/2025), dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, S.H., didampingi Ketua TP-PKK Cindy Aria Anton, S.E., M.M.
Rakor ini menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi penanganan stunting secara terpadu dan terukur. Kegiatan diikuti camat, ketua TP-PKK se-Kabupaten Pesawaran, perangkat desa, kepala puskesmas, hingga perwakilan tim pendamping keluarga. Fokus utama adalah memastikan setiap intervensi berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh lini, mulai dari OPD, pemerintah desa, puskesmas, hingga kader Posyandu.
Wakil Bupati Pesawaran menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. “Isu stunting adalah isu strategis yang menyangkut masa depan generasi. Forum ini penting untuk menyatukan langkah, memastikan intervensi penanganan stunting tepat sasaran, serta menghasilkan rencana aksi yang konkret,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya peran Puskesmas, bidan desa, dan kader Posyandu dalam mendeteksi balita berisiko stunting, seperti balita dengan berat badan stagnan, gizi buruk, TBC kronis, atau gangguan metabolisme.
Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran, Adhytia Hidayat, memaparkan data terkini bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Pesawaran pada 2024 tercatat 15,5 persen, sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen. Pemkab Pesawaran menargetkan angka ini turun menjadi 12,2 persen pada 2026, sejalan dengan target RPJMD Provinsi Lampung sebesar 10,36 persen pada 2030.
“Untuk mencapai target ini, koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Intervensi harus fokus pada lokus prioritas, menyasar balita berisiko stunting dan keluarga berisiko, serta dilakukan dengan kualitas yang terukur. Pendampingan berjenjang dari kabupaten ke kecamatan hingga desa akan diperkuat, dengan melibatkan mitra non-pemerintah, akademisi, lembaga masyarakat sipil, hingga sektor swasta,” jelas Adhytia.
Rakor juga menekankan pentingnya integrasi program penanganan stunting ke dalam RKPD dan Renja OPD, agar tidak hanya menjadi program tahunan, tetapi juga bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah yang berkesinambungan. Kepala Dinas P3AP2KB, Maisuri, menegaskan bahwa TPPS Kabupaten Pesawaran telah dibentuk berdasarkan SK Bupati untuk mengkoordinasikan berbagai intervensi dengan pendekatan tematik, spasial, serta penguatan kualitas pelaksanaan.
“Upaya ini tidak bisa berhenti pada perencanaan. Pemantauan, evaluasi, serta peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan program. Setiap langkah harus tercatat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Maisuri.
Kepala Dinas Kesehatan dr. Media Apriliana dan Kepala Dinas PMD Nur Asikin turut menjadi narasumber dalam rakor, menekankan percepatan pelaksanaan aksi konvergensi, dukungan anggaran memadai, dan kualitas data berbasis web yang akurat. Sistem pelaporan ini menjadi tulang punggung dalam memantau efektivitas intervensi, serta memastikan setiap langkah bisa dievaluasi secara real-time.
Pendampingan dilakukan secara berjenjang, dengan kabupaten membimbing kecamatan, sementara kecamatan mendampingi desa. Skema ini dirancang agar proses pencegahan stunting berjalan berkesinambungan, bukan hanya sementara. Pendekatan multi-stakeholder juga dioptimalkan, termasuk keterlibatan akademisi, organisasi profesi, lembaga masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan sektor swasta, guna meningkatkan kapasitas sumber daya dan efektivitas program.
Dengan strategi komprehensif ini, Pemkab Pesawaran berharap angka stunting di kabupaten dapat menurun signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup anak-anak, tetapi juga memperkuat fondasi sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.***
