DJADIN MEDIA– Pemerintah daerah Lampung Selatan tengah berada di titik kritis pembangunan. Pilihan antara memprioritaskan pariwisata mewah yang menyasar kalangan atas atau fokus pada perbaikan infrastruktur jalan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat menjadi dilema utama.
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Gema Masyarakat Lampung (DPD LPKSM-GML) menyoroti situasi ini dengan tegas. Ketua DPD LPKSM-GML Lampung Selatan, Husni Piliang, menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus menimbang urgensi dan manfaat bagi seluruh warga, bukan hanya bagi investor atau wisatawan kelas atas.
Fenomena Pariwisata Mewah yang Kian Eksklusif
Husni Piliang menyoroti tren pembangunan destinasi wisata di Lampung Selatan yang semakin mengarah ke segmen menengah ke atas. Resort mewah di tepi pantai, glamping premium, dan kafe estetik dengan harga tinggi bermunculan, namun akses bagi masyarakat lokal terbatas. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi karena masyarakat yang sebenarnya memiliki daerah ini tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut.
“Bagaimana kesejahteraan bisa meningkat jika masyarakat sendiri tidak mampu menikmati fasilitas yang dibangun di tanah mereka sendiri? Pariwisata harus inklusif, melibatkan semua lapisan masyarakat, bukan sekadar menguntungkan segelintir orang,” ujar Husni dengan nada prihatin.
Selain itu, minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan kepemilikan objek wisata membuat potensi pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan menjadi terabaikan. Banyak peluang usaha yang bisa mendongkrak perekonomian lokal justru lepas ke pihak eksternal atau investor besar.
Dampak Infrastruktur Jalan Buruk: Beban Rakyat Sehari-hari
Di sisi lain, kerusakan infrastruktur jalan di Lampung Selatan sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya di pedesaan dan jalur penghubung antar kecamatan. Jalan berlubang, berlumpur saat musim hujan, bahkan putus di beberapa titik, menyebabkan distribusi barang dan jasa terganggu. Petani kesulitan membawa hasil panen ke pasar, pedagang kecil menanggung biaya transportasi lebih tinggi, dan akses ke sekolah maupun fasilitas kesehatan menjadi terhambat.
“Perbaikan jalan bukan hanya soal kenyamanan. Jalan rusak berdampak langsung pada pemerataan kesempatan ekonomi, keselamatan warga, dan akses dasar masyarakat. Anak-anak kesulitan pergi sekolah, pasien darurat sulit mengakses rumah sakit, dan biaya perawatan kendaraan naik drastis. Semua ini adalah kerugian nyata yang harus ditanggung rakyat,” jelas Husni.
Desakan Pembangunan Berpihak Pada Rakyat
Menanggapi kondisi ini, DPD LPKSM-GML Lampung Selatan mendesak pemerintah daerah untuk meninjau ulang prioritas pembangunan. Organisasi ini merekomendasikan agar alokasi anggaran lebih proporsional untuk perbaikan dan pembangunan jalan, sekaligus mendorong pariwisata berbasis komunitas yang memberdayakan masyarakat lokal.
Pariwisata berbasis komunitas dapat berupa homestay yang dikelola warga, atraksi budaya, atau kuliner lokal yang melibatkan UMKM. Pendekatan ini diyakini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
“Destinasi wisata yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, sambil tetap melibatkan warga dalam pengelolaan, akan menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi Lampung Selatan. Pembangunan harus adil dan berpihak pada rakyat, bukan hanya pada segelintir investor atau wisatawan,” pungkas Husni.
LPKSM-GML berharap pemerintah daerah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan membuat kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat. Pembangunan yang merata dan inklusif adalah kunci menuju kesejahteraan sejati bagi seluruh warga Lampung Selatan.***
