DJADIN MEDIA – Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu menggelar upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) ke-65 pada Selasa, 24 September 2025. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Pringsewu dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen pelayanan pertanahan dan tata ruang yang profesional dan berpihak kepada masyarakat.
Peringatan HANTARU setiap 24 September bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjadi tonggak sejarah pengelolaan agraria di Indonesia. UUPA memberikan landasan hukum bagi kebijakan pertanahan dan tata ruang yang adil, berkelanjutan, serta pro terhadap kepentingan rakyat.
Dalam amanat Menteri ATR/BPN yang dibacakan oleh Kepala Kantor BPN Pringsewu, Ulin Nuha, tema HANTARU 2025 adalah “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita”. Tema ini menekankan bahwa kebijakan agraria dan tata ruang hanya akan bermakna jika manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari kepastian hukum hak atas tanah, ruang usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perlindungan lahan pertanian untuk ketahanan pangan, hingga terciptanya lingkungan hidup yang aman dan nyaman bagi keluarga.
Kepastian hukum tanah menjadi salah satu fokus utama, karena tanpa kepastian hukum, tanah bisa menjadi sumber konflik berkepanjangan. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), negara hadir memberikan perlindungan hak rakyat. Hingga September 2025, tercatat sebanyak 123,1 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 96,9 juta bidang di antaranya sudah bersertifikat. Transformasi ke sertifikat elektronik juga tengah dipercepat untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan, serta menutup celah praktik mafia tanah.
Selain itu, penyusunan tata ruang menjadi perhatian utama Kementerian ATR/BPN. Tata ruang yang jelas dan terstruktur diyakini mampu mengarahkan pembangunan secara tepat, menghindari dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Hingga saat ini, dari target 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sebanyak 646 regulasi RDTR telah diterbitkan, dan 428 di antaranya sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi ini memudahkan investor sekaligus memastikan pembangunan tetap sesuai arah yang direncanakan, sekaligus meminimalkan konflik ruang dan tumpang tindih kepemilikan.
Menteri ATR/BPN juga menekankan pentingnya Reforma Agraria dalam mengatasi ketimpangan penguasaan lahan. Melalui penataan aset dan akses, tanah yang telantar atau tidak dimanfaatkan akan disalurkan kembali agar memberi manfaat bagi masyarakat. Program ini juga mendukung prioritas nasional seperti ketahanan pangan, penyediaan rumah rakyat, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, tanah yang dikelola dengan baik tidak hanya menjadi aset fisik, tetapi juga sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dampak sektor pertanahan terhadap perekonomian juga terlihat signifikan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, kegiatan pendaftaran tanah dan layanan pertanahan mencatat economic value added sebesar Rp645,44 triliun, meningkat dibandingkan Rp576,56 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dampak ini dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari kemudahan petani mengakses kredit, pelaku UMKM yang memanfaatkan tanah sebagai agunan usaha, hingga keluarga kecil yang memperoleh kepastian hukum untuk merencanakan masa depan mereka.
Selain aspek ekonomi, upacara HANTARU juga menekankan aspek sosial dan edukatif. Pegawai Kantor Pertanahan Pringsewu diingatkan agar selalu meningkatkan kualitas layanan, memperkuat integritas, dan memastikan setiap kebijakan pertanahan menegakkan prinsip keadilan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum pertanahan, pelayanan publik dapat berjalan optimal dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
“Momentum HANTARU mengingatkan kita bahwa tanah dan ruang tidak otomatis melahirkan kesejahteraan. Kesejahteraan lahir dari bagaimana kita mengelolanya, menjaga keberlanjutannya, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Menteri ATR/BPN yang dibacakan oleh Kepala Kantor BPN Pringsewu.
Upacara peringatan HANTARU ke-65 ini bukan sekadar seremoni, melainkan juga ajang penguatan komitmen kantor pertanahan Pringsewu untuk menghadirkan layanan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Seluruh pegawai diingatkan bahwa setiap program, regulasi, dan kebijakan pertanahan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga ketertiban tata ruang, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu.***
