DJADIN MEDIA – Momen bersejarah terjadi di Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (26/9/2025), ketika Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dikukuhkan sebagai Warga Kehormatan Korps Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD). Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) Mayjen TNI Eka Wijaya Permana dalam kunjungannya ke ruang kerja gubernur di Bandarlampung.
Kunjungan ini tidak hanya sekadar seremoni, melainkan juga menandai langkah strategis kerja sama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan TNI AD. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penyerahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa bantuan tanah untuk pembangunan Markas Detasemen Polisi Militer (Denpom) II/3 yang berlokasi di kawasan Kotabaru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.
Mayjen TNI Eka Wijaya Permana menyampaikan apresiasi mendalam kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan fasilitas strategis tersebut. Ia menegaskan, hibah tanah ini akan memperkuat kinerja Polisi Militer dalam menjaga stabilitas keamanan daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pertahanan nasional.
“Sinergi ini merupakan bentuk nyata kebersamaan antara pemerintah daerah dan TNI AD. Dengan adanya Markas Denpom II/3, diharapkan fungsi pengawasan, penegakan hukum, serta ketertiban di wilayah Lampung dapat berjalan lebih optimal,” ujar Mayjen Eka Wijaya.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menekankan bahwa bantuan hibah tanah ini adalah komitmen Pemprov Lampung untuk terus mendukung kerja-kerja TNI, khususnya dalam aspek pertahanan dan keamanan yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia juga mengungkapkan rasa bangganya atas pengukuhan dirinya sebagai Warga Kehormatan Korps Polisi Militer TNI AD.
“Ini adalah kehormatan besar sekaligus tanggung jawab moral bagi saya pribadi maupun sebagai gubernur. Kami akan terus mendukung TNI AD agar Lampung menjadi daerah yang aman, kondusif, dan mampu mendukung pembangunan nasional,” kata Rahmat.
Pengukuhan ini juga dinilai sebagai simbol eratnya hubungan sipil-militer di Lampung. Ke depan, keberadaan Denpom II/3 diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan internal TNI, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sipil, terutama dalam menjaga ketertiban umum serta mencegah potensi gangguan keamanan.
Tak hanya itu, pembangunan markas baru ini diyakini akan membuka peluang ekonomi baru di sekitar lokasi karena adanya aktivitas aparat militer, peningkatan infrastruktur, serta kebutuhan pendukung lain yang akan melibatkan masyarakat sekitar.
Dengan terjalinnya sinergi antara pemerintah daerah dan TNI AD, Lampung semakin menegaskan diri sebagai salah satu daerah strategis dalam mendukung pertahanan nasional sekaligus menjadi contoh hubungan harmonis antara pemimpin sipil dan militer.***
