DJADIN MEDIA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Kepala Lapas (Kalapas) Jumadi, mulai menata langkah besar menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2026. Hal ini ditegaskan dalam rapat dinas perdana yang digelar pada Senin, 29 September 2025, yang berlangsung penuh evaluasi dan arahan strategis.
Dalam rapat tersebut, Jumadi menekankan pentingnya inventarisasi masalah sebagai langkah awal untuk memperbaiki kinerja organisasi. Ia meminta seluruh jajaran agar tidak menutup-nutupi kendala yang dihadapi di lapangan. Menurutnya, transparansi dalam mengidentifikasi persoalan akan memudahkan upaya mencari solusi terbaik yang tepat sasaran.
“Rapat dinas ini bukan sekadar formalitas, melainkan forum untuk kita bersama-sama menginventarisasi persoalan yang ada. Mulai dari kedisiplinan pegawai, pelaksanaan program pembinaan warga binaan, pelayanan publik, hingga penguatan aspek pengamanan. Dengan mengetahui persoalan sejak dini, kita bisa segera melakukan langkah perbaikan yang terukur, sistematis, dan efektif,” tegas Jumadi.
Selain membedah masalah yang ada, rapat juga menjadi ajang penyampaian program kerja prioritas Lapas Narkotika Bandar Lampung. Kalapas Jumadi menegaskan bahwa fokus utama ke depan adalah memperkuat pembangunan Zona Integritas, meningkatkan pengawasan internal, serta mendorong optimalisasi pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan humanis.
“Kita menargetkan pada tahun 2026 Lapas Narkotika Bandar Lampung bisa meraih predikat WBK. Untuk itu, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh jajaran. Tidak ada lagi ruang untuk sikap setengah hati. Semua pegawai harus bergerak bersama demi perubahan nyata,” katanya.
Jumadi juga menekankan pentingnya budaya kerja yang disiplin dan profesional. Ia mengingatkan bahwa setiap pegawai adalah representasi institusi, sehingga kinerja individu sangat menentukan keberhasilan lembaga secara keseluruhan. Ia meminta agar jajaran mampu menjaga integritas, menegakkan aturan, serta memberikan pelayanan terbaik baik kepada masyarakat maupun kepada warga binaan.
Lebih jauh, Kalapas juga menyinggung perlunya peningkatan kualitas pembinaan bagi warga binaan. Menurutnya, program pembinaan yang efektif akan mendukung tujuan besar pemasyarakatan, yakni membentuk individu yang lebih baik setelah keluar dari lapas. Untuk itu, inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swasta, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat, akan terus diperkuat.
“Lapas bukan hanya tempat menjalani hukuman, tapi juga wadah pembinaan. Karena itu, kualitas program pembinaan harus semakin ditingkatkan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan mental yang lebih baik ketika kembali ke masyarakat,” jelas Jumadi.
Rapat dinas perdana ini sekaligus menjadi momentum awal bagi jajaran Lapas Narkotika Bandar Lampung untuk menyatukan langkah menuju target besar 2026. Dengan komitmen yang kuat, Kalapas Jumadi berharap seluruh pegawai dapat bekerja dengan semangat, profesionalitas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
“WBK bukan sekadar penghargaan, tetapi bukti nyata bahwa kita mampu bekerja dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Mari kita jadikan rapat ini sebagai pijakan untuk mencapai tujuan bersama,” pungkasnya.***
