DJADIN MEDIA– Kepolisian Resor (Polres) Pringsewu menunjukkan langkah proaktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menginisiasi pertemuan strategis bersama pimpinan sejumlah perbankan besar di Kabupaten Pringsewu. Kegiatan ini berlangsung di Mapolres Pringsewu, Rabu (1/10/2025), dipimpin langsung oleh Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunnus Saputra.
Pertemuan dihadiri oleh perwakilan cabang Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Fokus utama diskusi adalah optimalisasi penyaluran kredit untuk masyarakat, khususnya terkait dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang hingga saat ini masih mengendap di Bank Indonesia. Tujuan utamanya adalah memastikan akses pembiayaan merata, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah, agar dapat mendorong perekonomian lokal melalui proyek wisata budaya Pringsewu.
Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunnus Saputra menekankan pentingnya peran perbankan dalam memperlancar akses pembiayaan sekaligus mencegah praktik diskriminatif dalam pemberian kredit. “Harus dicegah diskriminasi. Jangan sampai hanya pengusaha besar yang semakin diuntungkan, sementara pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan akses. Kesempatan harus adil bagi semua warga untuk berkembang,” tegasnya.
Selama diskusi, Kapolres menyoroti sejumlah kendala yang kerap dihadapi masyarakat dalam pengajuan kredit, yang menurutnya menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan usaha. Ada empat titik krusial yang sering menjadi penghalang:
1. Proses pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kantor pajak yang rumit dan memakan waktu lama.
2. Kelengkapan administrasi yang belum sempurna di tingkat kelurahan, yang memperlambat proses verifikasi dokumen.
3. Data publik yang tidak mutakhir di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga mempersulit persetujuan kredit berbasis jaminan tanah.
4. Tingginya biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di pemerintah daerah, yang membebani pelaku usaha kecil.
Menurut AKBP Yunnus, semua kendala ini akan menjadi perhatian serius kepolisian. Polres Pringsewu berkomitmen untuk mengawasi proses penyaluran kredit, memastikan tidak ada oknum atau sistem yang menghambat pengembangan usaha masyarakat, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang adil dan transparan.
Selain itu, Kapolres menegaskan bahwa proyek wisata budaya Pringsewu menjadi prioritas sebagai alternatif utama meningkatkan perekonomian warga. “Kami ingin pengusaha kecil menjadi prioritas dalam pembangunan bisnis di proyek wisata budaya ini. Polres akan mengawal mereka, terutama dalam proses pengajuan kredit, agar bebas dari birokrasi yang menyulitkan dan tidak transparan,” ujar Yunnus.
Pertemuan ini juga menjadi ajang koordinasi strategis antara aparat kepolisian dan perbankan untuk memetakan langkah-langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat kapasitas usaha kecil, dan memastikan dana pemerintah tersalurkan secara optimal. Diharapkan, kolaborasi ini akan mempercepat pembangunan sektor wisata budaya yang memiliki potensi tinggi dalam meningkatkan perekonomian Pringsewu secara berkelanjutan.
Hadir dalam pertemuan tersebut, pimpinan cabang Bank Mandiri Pringsewu Dian Fahlevi, Bank BNI Yudi Saputra, MRMTL Bank BSI Thawap Nasution, serta pimpinan Bank BRI Pringsewu M. Syarifudin. Diskusi ini ditutup dengan kesepakatan bersama untuk terus memantau dan mendukung usaha masyarakat agar proyek wisata budaya Pringsewu dapat berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi warga.***
