DJADIN MEDIA— Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses keuangan daerah sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025, yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dengan tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Forum ini menjadi arena strategis bagi pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan untuk mempercepat inklusi keuangan, sekaligus menyiapkan masyarakat menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Lampung menekankan pentingnya mendorong literasi keuangan dan memperluas layanan perbankan hingga ke pelosok daerah. Pemprov Lampung telah menetapkan target inklusi keuangan secara bertahap dalam RPJPD 2025–2045, dengan sasaran 85,5% pada 2025 dan meningkat hingga 97,2% pada 2045. Target ini menegaskan arah pembangunan Lampung yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat melalui akses keuangan yang merata.
Lampung, sebagai salah satu provinsi agraris, memiliki sektor pertanian yang menyumbang sekitar 27% terhadap PDRB. Namun, keterbatasan akses pembiayaan formal masih menjadi kendala utama bagi petani dan UMKM di daerah. “Perluasan akses keuangan bukan sekadar menyediakan layanan bank, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM, petani, dan pelaku ekonomi kreatif untuk tumbuh dan berinovasi,” ujar Jihan Nurlela.
Rakornas ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan. Menko Airlangga menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan adalah bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. “Kami mendorong seluruh kepala daerah untuk memanfaatkan potensi lokal, meningkatkan pemberdayaan UMKM, dan memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati layanan keuangan. Pemerataan akses akan berdampak langsung pada kemajuan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas makro nasional,” katanya.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%, menandakan semakin luasnya masyarakat yang tersentuh layanan keuangan formal. Namun, literasi keuangan baru mencapai 66,64%, sehingga pemerintah menekankan pentingnya edukasi dan program pemberdayaan masyarakat untuk menjembatani kesenjangan ini.
Berbagai program telah diluncurkan untuk memperluas akses keuangan, baik melalui pendekatan konvensional maupun syariah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang hingga kini telah mencatat 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Pemerintah menargetkan peningkatan hingga 98% pada 2027, sebagai upaya membiasakan generasi muda dengan layanan keuangan sejak dini.
Selain itu, TPAKD diharapkan berperan aktif dalam mendukung agenda prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, pembangunan energi bersih melalui PLTS Desa, serta kedaulatan pangan melalui Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat). Menko Airlangga menekankan, “TPAKD bukan sekadar forum koordinasi, tetapi menjadi ujung tombak transformasi struktural untuk mencapai Indonesia Emas 2045.”
Pemprov Lampung optimistis bahwa strategi ini akan memperkuat fondasi ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membuka peluang investasi di sektor produktif. Dengan memperluas akses keuangan, Lampung berharap mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan, yang akan menjadi penopang pencapaian visi nasional Indonesia Emas 2045.***
