DJADIN MEDIA– Provinsi Lampung kembali menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang patut diapresiasi. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (20/10/2025). Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dan turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan fokus pada pengendalian inflasi, percepatan realisasi belanja daerah, dan stimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa percepatan realisasi belanja daerah menjadi motor utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. “Mesin pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak optimal apabila dua motor utamanya berjalan baik, yaitu sektor swasta dan sektor pemerintah. Pemerintah, melalui realisasi APBN dan APBD, berperan besar dalam memperlancar peredaran uang dan menstimulasi kegiatan ekonomi di masyarakat,” ujar Tito.
Tito menjelaskan bahwa total APBD seluruh Indonesia pada 2025 mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, terdiri atas dana transfer pusat sebesar Rp919 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp42 triliun. Pemerintah pusat memantau kinerja pendapatan dan belanja daerah setiap bulan. Daerah dengan kinerja baik akan diberikan apresiasi dan insentif, sementara daerah dengan serapan rendah akan dibantu percepatannya.
Per 30 September 2025, rata-rata realisasi pendapatan daerah mencapai 70,27 persen, meningkat dibandingkan 67 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, realisasi belanja daerah masih berada di angka 56,07 persen, sedikit menurun dibandingkan 57,20 persen tahun sebelumnya. Tito menekankan pentingnya keselarasan antara pendapatan dan belanja daerah agar sirkulasi ekonomi lokal berjalan optimal.
“Daerah dengan pendapatan tinggi seharusnya juga memiliki belanja tinggi. Belanja pemerintah daerah yang cepat dan tepat mempercepat perputaran ekonomi lokal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Tito. Ia juga menyoroti dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan, mencapai Rp233 triliun. Dana ini seharusnya segera digunakan untuk program pembangunan produktif yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Mendagri menambahkan, menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di atas rata-rata nasional sebesar 5,12 persen menjadi penting agar target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 6 persen pada akhir tahun dapat tercapai. “Kalau semua daerah bergerak serempak mempercepat belanja dan menjaga inflasi, maka target nasional lebih mudah dicapai,” tambah Tito.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran daerah merupakan kunci agar pembangunan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Surplus dibutuhkan agar daerah punya cadangan, tapi dana tersebut tetap harus dipergunakan untuk kegiatan produktif yang mendorong ekonomi,” katanya. Purbaya juga menyoroti dana yang masih mengendap di bank hingga Rp234 triliun dan menekankan pentingnya agar uang publik segera bekerja untuk rakyat.
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kondisi ekonomi nasional pada 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5,12 persen, inflasi terkendali di 2,65 persen, defisit APBN hanya 1,56 persen dari PDB, dan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 64 bulan berturut-turut. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen, dan angka kemiskinan berada di 8,47 persen, terendah sejak krisis 1998.
Purbaya juga menekankan pentingnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Meskipun Pulau Jawa menyumbang 56,9 persen PDB nasional, pertumbuhan di daerah lain perlu dipercepat melalui pengembangan sektor unggulan. Ia mencontohkan keberhasilan Sulawesi dalam hilirisasi industri sebagai strategi nilai tambah yang patut dicontoh oleh daerah lain.
Hingga September 2025, realisasi belanja APBD nasional mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari pagu Rp1.389 triliun. Belanja modal turun lebih dari 31 persen, sementara belanja barang dan jasa menurun 10,5 persen, menunjukkan perlunya percepatan belanja agar ekonomi lokal bergerak lebih dinamis.
Dalam hal tata kelola keuangan, Purbaya mengingatkan pentingnya transparansi dan integritas. Berdasarkan data KPK 2024, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) nasional baru mencapai 71,53, di bawah target 74, dengan rata-rata skor provinsi hanya 67 dan kabupaten/kota 69. “Masih banyak kasus penyalahgunaan anggaran yang harus segera dihentikan,” tegas Purbaya.
Lampung sendiri menunjukkan kinerja yang membanggakan. Berdasarkan data per September 2025, provinsi ini mencatat realisasi pendapatan sebesar 62,11 persen dan belanja 61,69 persen, menempatkannya dalam zona hijau realisasi APBD nasional di peringkat ke-8, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Inflasi Lampung tercatat hanya 1,2 persen, jauh di bawah rata-rata nasional, menunjukkan efektivitas pengendalian harga di daerah.
Keberhasilan Lampung ini menjadi contoh bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, disiplin fiskal, serta pengelolaan anggaran yang efektif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kesejahteraan masyarakat.***
