DJADIN MEDIA – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, menghadiri retreat nasional yang mempertemukan seluruh Sekda dan Kepala Bappeda dari provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Kegiatan berlangsung selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Oktober 2025, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat. Retreat ini menjadi ajang penting untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas birokrasi, dan mensinergikan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Marindo didampingi Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto. Mereka bergabung dengan lebih dari 1.100 peserta, termasuk 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota. “Alhamdulillah bisa berkumpul bersama teman-teman Sekda dari seluruh Indonesia. Semoga kegiatan ini bisa menjadi ajang pertukaran informasi positif untuk membantu kepala daerah memajukan provinsi masing-masing,” ujar Marindo kepada awak media, Minggu malam (26/10/2025).
Sekdaprov Marindo menegaskan, meskipun menghadiri retreat, roda birokrasi di Lampung tetap berjalan lancar. “Masing-masing asisten telah memiliki tugas pemerintahan yang jelas. Insya Allah birokrasi tetap berjalan tanpa hambatan,” tambahnya. Ia menekankan, Asisten I, II, dan III di provinsi Lampung telah mengelola urusan pemerintahan sesuai tanggung jawab masing-masing sehingga tidak ada program yang tertunda.
Tujuan utama retreat ini, menurut Marindo, adalah menciptakan sinergi pembangunan pusat dan daerah. “Kami berharap pengalaman dan insight yang diperoleh di sini bisa mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung agar pembangunan di provinsi berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya retreat ini sebagai upaya peningkatan kapasitas bagi ASN di puncak karier mereka. “Sekda dan Kepala Bappeda adalah aparatur sipil negara yang berada pada puncak birokrasi daerah. Retret ini penting agar mereka memiliki kapasitas dan strategi yang memadai dalam menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional,” kata Tito.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa agenda ini dirancang sebagai forum dialog interaktif antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga non-kementerian, dan pemerintah daerah. “Kami ingin memastikan program di daerah dan pusat berjalan selaras, baik dari sisi perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya,” jelas Benni. Ia menambahkan, forum ini menjadi kesempatan bagi para Sekda dan Kepala Bappeda menyampaikan tantangan nyata di daerah, termasuk kendala fiskal, alokasi Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), serta pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional seperti penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, dan pembangunan berkelanjutan.
Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menilai retreat ini sebagai langkah strategis untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026. Menurut Hadi, sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, memperkuat ekosistem investasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hadi menegaskan bahwa forum ini merupakan momen krusial untuk memperkuat sinergi vertikal pusat-daerah, menjembatani aspirasi daerah dengan kebijakan fiskal nasional, serta mendorong efisiensi belanja tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. “Keberhasilan retreat ini sangat bergantung pada kemampuan Kemendagri dan lembaga terkait dalam menghadirkan fleksibilitas, kepastian, dan strategi kolaboratif agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Selain itu, retreat ini membahas sinkronisasi program prioritas kementerian/lembaga dengan rencana pembangunan daerah, integrasi data perencanaan, evaluasi target pembangunan, dan optimalisasi alokasi anggaran. Tujuannya agar program pembangunan di daerah selaras dengan prioritas nasional, termasuk dalam sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi kreatif, dan pembangunan berkelanjutan.
Marindo berharap hasil retreat ini akan memberikan manfaat nyata bagi Provinsi Lampung, termasuk strategi penguatan koordinasi lintas sektoral, percepatan pelaksanaan program pembangunan, dan inovasi kebijakan daerah yang adaptif terhadap dinamika nasional. “Kegiatan ini membuka peluang untuk menyerap praktik terbaik dari daerah lain dan meningkatkan kapasitas manajerial serta perencanaan strategis di Lampung,” pungkasnya.***
