DJADIN MEDIA – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan target pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp2,1 triliun, meski menghadapi penurunan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) sebesar 17,69 persen dibanding tahun sebelumnya. Proyeksi ini disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 dalam rapat paripurna DPRD Lampung Selatan yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Rabu (12/11/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit dan Wakil Ketua II A. Benny Raharjo. Hadir pula jajaran Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, serta tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat. Suasana rapat berlangsung hangat dan penuh diskusi, menunjukkan tingginya perhatian legislatif terhadap penyusunan RAPBD 2026.
Dalam pemaparannya, Wabup Syaiful menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penyusunan anggaran juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ia menekankan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi menjadi dasar dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Total belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,2 triliun, dengan alokasi prioritas pada belanja wajib, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Wabup Syaiful menjelaskan bahwa defisit anggaran akan ditutupi melalui pembiayaan daerah dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan proyeksi pinjaman daerah yang aman dan terencana.
Menyikapi penurunan TKD, Wabup Syaiful menekankan bahwa hal ini justru menjadi momentum untuk berinovasi. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi lokal, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan menjalankan program pembangunan secara efisien, kreatif, dan inovatif. Ia menegaskan bahwa kendala anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Setelah penyampaian nota keuangan, Wabup Syaiful menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung Selatan. Ia menyampaikan apresiasi atas kritik, masukan, dan saran konstruktif yang diberikan sebagai bagian dari mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam memastikan RAPBD 2026 tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Selain fokus pada efisiensi anggaran, RAPBD 2026 juga selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah daerah menekankan pada digitalisasi pendapatan, reformasi belanja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Semua langkah ini diharapkan dapat menjadi fondasi daya saing daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.
Wabup Syaiful menutup tanggapannya dengan ajakan untuk menjaga sinergi antara seluruh pihak dalam menjalankan amanah pembangunan daerah. Ia menekankan semangat Lampung Selatan Maju, Bismillah Bisa, sebagai landasan bagi seluruh program pembangunan daerah agar Lampung Selatan semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera.***
