DJADIN MEDIA— Pengukuran aset jalan provinsi di wilayah Kecamatan Adiluwih, tepatnya di Pekon Sinarwaya, Sukamana, hingga Bandung Baru, kembali menjadi sorotan setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu berkolaborasi dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung pada Kamis (21/11/2025). Kegiatan ini disebut sebagai langkah krusial untuk memastikan keakuratan data pertanahan yang menjadi fondasi pembangunan infrastruktur strategis di daerah tersebut.
Proses pengukuran dilakukan menyusuri seluruh titik jalur jalan provinsi yang melintasi pemukiman, lahan warga, hingga area fasilitas umum. Tim gabungan terjun langsung melakukan verifikasi batas tanah, mencatat status penguasaan, dan mendokumentasikan kondisi fisik lahan yang bersinggungan dengan aset pemerintah.
Kepala BPN Pringsewu, Ulin Nuha, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan agenda penting dalam penguatan manajemen aset daerah. Ia menyebutkan bahwa validasi aset harus dilakukan secara detail untuk menghindari kekeliruan data yang bisa memicu sengketa tanah atau persoalan hukum.
“Pengukuran ini memastikan seluruh informasi terkait bidang tanah benar-benar akurat, jelas legalitasnya, dan dapat dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan jalan ke depan,” ujarnya.
Selain pengukuran teknis, tim lapangan juga melakukan dialog dan pendataan langsung dengan pemilik lahan serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan hukum. Informasi pendukung seperti riwayat penguasaan, batas alam, hingga penggunaan lahan turut dicatat untuk memperkaya basis data aset pemerintah.
Ulin Nuha menjelaskan bahwa seluruh hasil pengolahan data nantinya akan menjadi rujukan utama bagi pemerintah daerah dan provinsi dalam merencanakan pembangunan yang tepat sasaran, efisien, dan minim risiko konflik.
“Melalui kegiatan ini, kami berkomitmen menyediakan data pertanahan yang mutakhir, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menjadi langkah strategis dalam penataan aset sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Pringsewu,” tambahnya.
Kolaborasi lintas instansi ini juga diproyeksikan menjadi pola kerja berkelanjutan agar penataan aset pemerintah di Lampung semakin tertib, terstruktur, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Pemerintah berharap, percepatan validasi data aset akan memperlancar proyek-proyek strategis provinsi yang selama ini menjadi harapan masyarakat, khususnya terkait pelayanan transportasi dan konektivitas antardaerah.
Dengan semakin akuratnya data aset jalan provinsi, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat berjalan tanpa kendala, lebih terarah, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat.***
