DJADIN MEDIA— Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (2/12/2025). Kegiatan ini menjadi tahap awal dari rangkaian pemeriksaan kinerja atas peran Kementerian Dalam Negeri dalam memastikan penyelarasan perencanaan pembangunan serta pengalokasian anggaran ketahanan pangan di seluruh pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan kesiapan Pemprov Lampung untuk memberikan akses penuh kepada tim BPK. “Kami membuka ruang seluas-luasnya agar proses pemeriksaan berjalan transparan dan akuntabel. Pemeriksaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas program ketahanan pangan yang sudah ada, sekaligus memperkuat kemandirian pangan Lampung,” ungkap Marindo.
Dari pihak BPK, Wakil Penanggung Jawab 2 Agus Khotib menjelaskan, total 45 tim dari BPK RI dikerahkan secara nasional untuk pemeriksaan tematik ini. “Tujuan utama pemeriksaan adalah memastikan anggaran ketahanan pangan digunakan tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Fokus kami tidak hanya pada dokumen administratif, tetapi juga efektivitas implementasi program di lapangan,” jelasnya.
Wakil Penanggung Jawab 3, Sony Rahmat Sulaeman, menambahkan, pemeriksaan ini difokuskan pada program yang mendukung Prioritas Nasional (PN) 2, yakni penguatan ketahanan dan keamanan negara serta kemandirian pangan. “Kami menilai seluruh aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program ketahanan pangan periode 2024 hingga Semester I 2025. Pemeriksaan ini penting agar setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah berdampak nyata bagi warga,” tegas Sony.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Lampung juga memaparkan perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) provinsi selama enam tahun terakhir. Data menunjukkan peningkatan signifikan dari 71,36 pada 2019 menjadi 82,58 pada 2024, menempatkan Lampung dalam kategori “Tahan” hingga “Sangat Tahan.” Kenaikan ini mencerminkan perbaikan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, sekaligus menunjukkan meningkatnya kemandirian produksi pangan daerah.
Sebagai bagian dari pemeriksaan, BPK akan melakukan uji petik di enam daerah prioritas, yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan. Uji petik ini akan menilai implementasi program secara langsung, termasuk penggunaan anggaran, efektivitas distribusi pangan, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal.
Marindo Kurniawan menegaskan, Pemprov Lampung siap menyediakan seluruh data, dokumen, dan fasilitas pendukung agar pemeriksaan berjalan optimal. “Kami juga akan mendampingi tim BPK selama proses uji petik untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan sesuai kondisi lapangan. Ini bagian dari komitmen kami membangun tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berbasis data,” katanya.
Kegiatan Entry Meeting ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya pengawasan ketat dari BPK, program ketahanan pangan Lampung dapat terus ditingkatkan kualitasnya, mendukung kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu provinsi yang unggul dalam ketahanan pangan di Indonesia.***
