DJADIN MEDIA– Warga Jalan Kenanga II, Pringsewu Utara, masih menunggu realisasi pembangunan gapura pintu masuk yang sudah diusulkan sejak tiga tahun lalu. Keluhan ini disampaikan saat reses anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi PAN, Asa Attorida El Hakim, di lokasi, Senin (15/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Asa Attorida menegaskan bahwa usulan pembangunan gapura telah berulang kali disampaikan oleh warga melalui reses. “Jadi ini permintaan yang ke sekian kalinya agar gapura masuk Jalan Kenanga II bisa dibangun,” ujarnya. Meski demikian, hingga saat ini belum ada tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah. Pejabat dari Dinas PUPR juga hadir dalam reses untuk mendengarkan aspirasi warga terkait pembangunan fisik ini.
Ketua Karangtaruna Pringsewu Utara, Joko Miharto, menambahkan bahwa keinginan warga akan gapura memang sudah lama menjadi aspirasi masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti, sehingga jalan lingkungan bisa memiliki identitas dan lebih rapi sebagai pintu masuk wilayah. “Usulan ini penting bukan hanya sebagai estetika, tapi juga untuk memudahkan orientasi warga dan tamu yang berkunjung,” kata Joko.
Selain pembangunan gapura, warga juga menyampaikan beberapa keluhan sosial dan infrastruktur lain. Salah satunya Ema, warga setempat, yang meminta program BPJS gratis diperluas bagi masyarakat kurang mampu. Ia menekankan banyak warga yang menunggak iuran sehingga tidak bisa berobat. Ema juga mempertanyakan kenapa kartu KIS dalam satu KK tidak bisa digunakan seluruh anggota keluarga.
Perwakilan Dinas Sosial, Dedi Rahmadi, menjelaskan bahwa bantuan sosial memang sangat dibutuhkan masyarakat, namun pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan harus menyesuaikan pendataan. “Ada banyak kriteria mendapatkan bansos, garis besarnya adalah miskin, jadi kalau bapak ibu ingin dapat bansos ya harus masuk kriteria tersebut,” jelas Dedi.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi jalan masuk pasar induk, terutama di sekitar pos satpam, yang rusak sehingga mengurangi jumlah pengunjung. Riki, perwakilan Dinas PUPR, menekankan semua pembangunan fisik dilakukan melalui mekanisme resmi seperti reses atau Musrenbang. “Jika masyarakat ingin pembangunan, sampaikan secara resmi agar dapat dikaji dan dipertimbangkan,” ujarnya.
Reses tersebut dihadiri Ketua Karangtaruna Joko Miharto, Kepala Lingkungan II H. Sutopo, Ketua LPM Sony Arifin, serta ratusan warga yang antusias menyampaikan aspirasi mereka. Kegiatan ini menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi sekaligus mendorong pemerintah daerah agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan cepat terealisasi.***
