DJADIN MEDIA- Genap satu tahun kepemimpinan Bupati Tanggamus Hi. Mohammad Saleh Asnawi bersama Wakil Bupati Agus Suranto, LSM PRO RAKYAT melontarkan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Tanggamus. Organisasi tersebut menegaskan bahwa slogan “Jalan Lurus Membangun Tanggamus” tidak cukup hanya digaungkan, tetapi harus dibuktikan melalui kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Jika tidak, jargon perubahan itu dikhawatirkan hanya akan berakhir sebagai hiasan politik semata, bukan sebagai arah pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum LSM PRO RAKYAT Aqrobin AM bersama Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E., kepada awak media di Kantor LSM PRO RAKYAT, Pahoman, Bandar Lampung, Kamis (12/3/2026).
Menurut Aqrobin AM, tahun pertama pemerintahan Saleh–Agus memang bisa disebut sebagai masa peletakan fondasi. Namun, masyarakat Tanggamus saat ini tidak lagi membutuhkan retorika, melainkan pembuktian konkret dari seluruh program kerja yang pernah dijanjikan kepada publik.
“Satu tahun pertama ini tidak boleh dijadikan alasan untuk berpuas diri. Rakyat Tanggamus tidak butuh pencitraan, tidak butuh kemasan narasi, dan tidak butuh slogan kosong. Rakyat butuh hasil nyata. Seluruh 11 program kerja yang dijanjikan harus diwujudkan secara terukur dan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat,” tegas Aqrobin.
LSM PRO RAKYAT mengakui bahwa dalam satu tahun terakhir terdapat sejumlah indikator awal yang patut dicatat. Salah satunya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tanggamus yang mencapai angka 71,36, yang dinilai sebagai sinyal awal pergerakan pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut.
Di sektor kesehatan, langkah awal seperti rencana pembangunan RSUD Talang Padang serta pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) juga dipandang sebagai agenda strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah utara Tanggamus.
Selain itu, beberapa langkah lain seperti pengendalian inflasi daerah, pembenahan tata kelola sumber daya manusia, pemberian beasiswa bagi pelajar pondok pesantren, serta insentif bagi guru ngaji dan perangkat pekon dinilai sebagai bagian dari realisasi awal yang positif.
Namun demikian, Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut akan kehilangan arah jika birokrasi tidak ditata secara profesional.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kualitas mesin birokrasi, sehingga penataan jabatan harus dilakukan secara tegas berdasarkan sistem merit.
“Kalau ingin 11 program kerja itu berhasil, maka syarat pertama adalah birokrasi harus sehat. Penataan pejabat harus berdasarkan merit system—kompetensi, integritas, kapasitas, dan rekam jejak. Bukan karena kedekatan, relasi keluarga, atau kepentingan kelompok,” ujar Johan.
Menurutnya, setiap aparatur sipil negara (ASN) memiliki hak moral untuk memperoleh kesempatan yang adil dalam meniti jenjang karier.
“Setiap ASN pasti punya harapan untuk berkarier secara sehat sampai ke puncaknya. Pemerintah daerah wajib menjamin itu. Jangan sampai birokrasi dikelola secara keluarga sentris, karena jika itu terjadi maka tujuan besar pembangunan akan melenceng dari harapan rakyat,” tegasnya.
LSM PRO RAKYAT menilai pola keluarga sentris dalam birokrasi tidak hanya mencederai rasa keadilan aparatur, tetapi juga berpotensi melahirkan stagnasi organisasi, ketidakpercayaan internal, serta menurunkan efektivitas pemerintahan.
Selain birokrasi, organisasi ini juga menyoroti arah pembangunan di sektor pendidikan. Menurut mereka, Tanggamus tidak akan benar-benar maju apabila pendidikan hanya dipandang sebagai urusan proyek fisik semata.
Aqrobin AM menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak dini, terutama pada jenjang pendidikan dasar.
“Kalau Tanggamus ingin maju, jangan hanya sibuk membangun gedung. Yang paling penting adalah membangun manusianya. Pembinaan SDM harus dimulai sejak anak-anak berada di bangku SD dan SMP, karena di situlah karakter dan masa depan daerah dibentuk,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, LSM PRO RAKYAT menekankan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dasar, bukan sekadar rutinitas administratif atau proyek fisik.
Johan Alamsyah juga menegaskan bahwa orientasi pembangunan pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan gedung sekolah.
“Kepala Dinas Pendidikan jangan hanya berpikir soal proyek fisik. Pendidikan bukan etalase proyek. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana anak-anak SD dan SMP di Tanggamus bisa belajar dengan layak, memiliki perlengkapan sekolah yang cukup, dan tidak terbebani biaya yang seharusnya bisa dibantu oleh pemerintah daerah,” katanya.
LSM PRO RAKYAT juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk menghadirkan kebijakan BOS Daerah sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap pendidikan dasar.
Menurut mereka, masih banyak kebutuhan pendidikan yang belum sepenuhnya dapat diakomodasi oleh BOS dari pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah harus hadir melalui BOS Daerah. Ini bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi bentuk keberpihakan kepada rakyat. Bantuan ini bisa membantu kebutuhan seperti alat tulis sekolah maupun kebutuhan penunjang belajar lainnya,” kata Aqrobin.
Selain pendidikan, sektor ekonomi rakyat juga menjadi sorotan. LSM PRO RAKYAT mengingatkan agar pembangunan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro atau seremoni program.
Pemerintah daerah diminta mendorong model ekonomi rakyat yang nyata dan terintegrasi di tingkat desa.
Salah satu gagasan yang diusulkan adalah pembentukan usaha desa terintegrasi berbasis potensi lokal agar desa-desa tidak berjalan sendiri-sendiri dan perputaran ekonomi benar-benar terjadi di tingkat pekon.
“Kami mendorong pemerintah daerah membentuk usaha desa terintegrasi. Kebutuhan desa harus dipenuhi oleh desa terdekat supaya uang rakyat berputar di wilayah sendiri dan manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Aqrobin.
Sebagai contoh, ia menyebut model kerja sama desa di sektor perikanan air tawar.
“Misalnya Desa A fokus membudidayakan ikan air tawar dengan sistem bioflok. Desa B menyiapkan bibit dan pakan. Setelah panen, Desa C membeli hasil panen dan menyalurkannya ke pasar. Ini model ekonomi rakyat yang konkret dan saling terhubung,” katanya.
Menurutnya, pola seperti ini juga dapat dikembangkan pada sektor hortikultura, peternakan, pengolahan hasil pertanian, hingga UMKM.
Di sisi lain, LSM PRO RAKYAT juga mengingatkan bahwa sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintahan Saleh–Agus. Beberapa di antaranya adalah persoalan infrastruktur jalan, lambannya realisasi investasi, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Masalah kemantapan jalan kabupaten, misalnya, masih menjadi keluhan utama masyarakat.
Selain itu, wilayah pesisir, pegunungan, dan daerah pinggiran dinilai masih membutuhkan perhatian lebih serius agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
“Kalau slogan ‘Jalan Lurus’ ingin benar-benar dipercaya rakyat, maka hasilnya harus dirasakan merata. Jangan sampai pembangunan hanya tampak di pusat sementara wilayah pinggiran tetap tertinggal,” tegas Johan.
LSM PRO RAKYAT menilai bahwa tahun pertama kepemimpinan Saleh–Agus seharusnya menjadi titik awal bagi pengawasan publik yang lebih ketat.
Bagi mereka, masyarakat tidak akan menilai pemerintah dari seberapa indah slogan yang diucapkan, tetapi dari keberanian pemerintah menata birokrasi, memperbaiki pendidikan, menggerakkan ekonomi desa, serta menghadirkan pembangunan yang adil.
“Jalan lurus tidak cukup diucapkan, tetapi harus dibuktikan. Jika birokrasi tidak sehat, pendidikan hanya dijadikan proyek fisik, dan ekonomi rakyat tidak dibangun dari desa, maka slogan hanya akan tinggal slogan. Rakyat Tanggamus hari ini menunggu kerja nyata,” pungkas Aqrobin.***
