DJADIN MEDIA- Riyanto Pamungkas melantik dan mengambil sumpah puluhan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Prosesi pelantikan berlangsung di aula utama kantor pemkab setempat, Kamis (2/4/2026).
Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 100.3.3.2–260 Tahun 2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam jabatan administrator dan pengawas, yang sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara.
Dalam sambutannya, Bupati Riyanto Pamungkas menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka penguatan dan penyegaran birokrasi.
“Pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, jabatan yang diemban para pejabat bukan sekadar posisi struktural, melainkan tanggung jawab besar dalam menggerakkan organisasi, mengoordinasikan kebijakan, serta memastikan aparatur di unit kerja masing-masing bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, para asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pringsewu.
Berdasarkan data, sebanyak 44 pejabat dilantik untuk menduduki jabatan administrator dan pengawas, terdiri dari 7 orang eselon III.a, 17 orang eselon III.b, 16 orang eselon IV.a, dan 4 orang eselon IV.b. Sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Eko Subagyo sebagai Camat Pagelaran, Reka Pahlefi sebagai Sekretaris Dinas Koperindag, serta beberapa pejabat lainnya di berbagai perangkat daerah.
Selain pelantikan, pada kesempatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati juga menyerahkan SK pensiun dan tali asih kepada dua ASN yang memasuki masa purnatugas, yakni Ibnu Harjianto dan Sidik Priyanto.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kinerja birokrasi di Kabupaten Pringsewu serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
