DJADIN MEDIA- Surat Kesbangpol Pemkab Lampung Tengah bertanda tangan Drs. H. Ahmad Subagjo kepada Bupati setempat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan Dirjen serta Kemendagri— bocor ke publik pada 23 Juli 2026.
Surat tersebut berisi kesimpulan terkait “panasnya” pemberitaan tentang Sekda Welly Adiwantara yang kini berstatus tersangka atas kasus dugaan honorer fiktif Kota Metro.
Menurut surat itu, dugaan tersebut telah mempengaruhi keberlangsungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah.
“Berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), isu dugaan penyimpangan rekrutmen tenaga honorer yang terjadi di Pemerintah Kota Metro telah berkembang menjadi isu strategis yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah..”
“Karena dikaitkan dengan pejabat yang saat ini menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah,” begitu tertulis potongan surat yang redaksi terima pada Kamis, 23 Juli 2026.
Terindikasi, surat untuk kepala daerah serta pemerintah pusat itu Kesbangpol Lamteng tulis berdasar analisa sejak tahun 2025 lalu.
Tujuannya tak lain agar pemerintah segera melaksanakan deteksi dini serta meningkatkan kewaspadaan nasional terkait dampak dari perkembangan pemberitaan kasus yang menimpa Sekda Welly Adiwantara.
Menurut pendahuluan dari surat tersebut, isu yang terus berkembang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan Lampung Tengah.
“Dalam rangka pelaksanaan fungsi deteksi dini, kewaspadaan nasional, serta pemantauan terhadap perkembangan situasi politik, pemerintahan, keamanan, dan ketertiban masyarakat di daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pemantauan dan analisis terhadap dinamika pemberitaan media, informasi yang berkembang di ruang publik, serta potensi implikasinya terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.”
“Hasil pemantauan menunjukkan adanya perkembangan opini publik yang cukup intens terkait dugaan perkara rekrutmen tenaga honorer di Kota Metro yang kemudian berkembang menjadi isu yang dikaitkan dengan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Perkembangan tersebut telah menjadi perhatian masyarakat serta berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila tidak diantisipasi secara tepat.”
Surat itu pun lengkap dengan analisis situasi dan melihat berita-berita di media massa hingga daring maupun informasi yang berkembang langsung di tengah masyarakat.
Dari analisis situasi itu, tertulis— isu dugaan penyimpangan rekrutmen tenaga honorer di Pemerintah Kota Metro telah berkembang dari masalah administrative dan dugaan tindak pidana menjadi isu strategis yang berdampak bagi stabilitas penyelenggaraan Pemkab Lamteng.
“Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan pemberitaan media massa, media daring, media sosial, informasi yang berkembang di masyarakat, serta hasil telaah terhadap dokumen administrasi yang tersedia, diperoleh gambaran bahwa isu dugaan penyimpangan rekrutmen tenaga honorer di Pemerintah Kota Metro telah berkembang dari permasalahan administratif dan dugaan tindak pidana yang terjadi pada saat pejabat terkait masih menjabat di Pemerintah Kota Metro menjadi isu strategis yang berdampak terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah.”
Sejauh ini, redaksi masih mencari akses komunikasi untuk membuka lebih jelas tabir ini dan terbuka bagi pihak-pihak yang ingin menambahkan data serta informasi atau yang hendak mengklarifikasi.***
