DJADIN MEDIA- Di tengah viralnya kabar Kejagung RI mengambil alih kasus dugaan mafia tanah hutan register Way Kanan, ternyata negara harus membayar 915,605 Miliar Rupiah hanya untuk membayar gaji maupun tunjangan PNS, ASN, DPRD hingga belanja insentif bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mampu mencapai target pemungutan pajak setempat.
Angka fantastis itu terkuak dari dalam dokumen Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Adakah masyarakat kabupaten yang selama puluhan tahun di bawah kepemimpinan keluarga Raden Kalbadi dan genggaman politik Golkar serta Demokrat itu yang mengeluhkan pelayanan publik maupun kinerja DPRD-nya?
Melansir radarwaykanan.com, sejauh ini masalah pelayanan publik yang warga keluhkan masih seputar jalan rusak.
Satu di antaranya jalan sekitar kompleks Pemkab Way Kanan yang belum tersentuh perbaikan pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Kadis PUPR setempat Edwin Bavur mengatakan saat ini pemerintah keterbatasan keuangan sehingga harus mendahulukan belanja prioritas.
“Dalam keterbatasan fiskal seperti sekarang ini, sudah sewajarnya kita mendahulukan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Maka dari itulah, jalan di sekitar Pemda Way Kanan masih belum mendapatkan penanganan,” jelasnya.
Banyak Dikeluhkan Warga, Dinas PUPR Way Kanan Utamakan Perbaikan Jalan yang Lebih Mendesak
Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah belanja kursus dan bimtek lebih penting dari pelayanan publik hingga dalam APBD 2026 anggarannya mencapai 11,8 Miliar Rupiah.
Belum lagi jika berbicara belanja perjalanan dinas, angkanya mencapai 32.190 miliar.
Di DPRD pun tak kalah fantastis, untuk tunjangan rumah– anggarannya 6,524 Miliar, transportasi 6,898 Miliar, dan komunikasi 3,024 Miliar Rupiah.
Bahkan belanja untuk obat-obatan pun hanya 4,278 Miliar, tak semahal biaya transportasi DPRD yang telah menerima tunjangan beras hingga kesejahteraan.
Selain itu, tak sebanding dengan anggaran pengadaan bibit ternak yang hanya 71 juta rupiah.***
