DJADIN MEDIA — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius di Kabupaten Pringsewu, Lampung, di tengah kondisi cuaca panas dan musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun.
Untuk mengantisipasi potensi terjadinya karhutla, Mabes TNI menggelar sosialisasi dan penyuluhan pencegahan karhutla di Balai Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Tim Penyuluh Karhutla dari Mabes TNI yang dipimpin Kolonel CPM Tri Handoko. Turut mendampingi Kolonel Ahadiat dan Letkol Laut (PM) Jusak Pardede.
Sosialisasi tersebut juga dihadiri Plt. Kepala BPBD Pringsewu Arif Nugroho, anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Partai Golkar Anton Subagiyo, SH, jajaran Forkopimcam Gadingrejo, seluruh kepala pekon, penyuluh pertanian, serta tokoh masyarakat.
Dalam pemaparannya, Kolonel CPM Tri Handoko menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terlebih kondisi cuaca saat ini yang cukup panas akibat musim kemarau.
Menurutnya, pencegahan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun aparat. Peran aktif masyarakat menjadi kunci agar kebakaran dapat dicegah sejak dini.
“Kita perlu bekerja sama, bahu-membahu dan bergotong royong menjaga agar karhutla tidak terjadi,” ujar Tri Handoko.
Ia menyebut berdasarkan pemantauan data satelit, wilayah Kabupaten Pringsewu saat ini terdeteksi dua titik hotspot. Meski jumlah tersebut relatif sedikit, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan untuk mencegah potensi kebakaran meluas.
Tri Handoko juga meminta sosialisasi pencegahan karhutla dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh langsung masyarakat.
“Caranya yaitu dengan tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, baik di tempat pengajian ataupun melalui media sosial,” pesannya.
Keluhan Warga: Damkar Dinilai Lambat
Sesi tanya jawab dalam kegiatan tersebut justru membuka persoalan lain yang selama ini dirasakan masyarakat, khususnya terkait kesiapan pelayanan pemadam kebakaran (Damkar) di wilayah Pringsewu.
Narsiman yang mewakili BHP Pekon Gading Timur menyampaikan keluhan mengenai lambannya penanganan Damkar ketika masyarakat membutuhkan bantuan dalam kondisi darurat.
Tak hanya persoalan waktu respons, ia juga menyoroti kondisi peralatan pemadam kebakaran yang dinilai belum memadai.
Menurutnya, kekuatan pendorong air pada kendaraan Damkar kurang maksimal sehingga semburan air tidak cukup kencang ketika digunakan untuk memadamkan api.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Pekon Bulurejo Suherman dan Kepala Pekon Blitar Suprayitno. Keduanya mengungkapkan mobil Damkar dinilai kerap terlambat tiba ketika dibutuhkan masyarakat.
Mereka mengusulkan agar kendaraan Damkar tidak hanya dipusatkan di satu wilayah, tetapi disiapkan di setiap kecamatan.
Usulan tersebut dinilai penting mengingat perkembangan permukiman di Kabupaten Pringsewu semakin padat. Dengan adanya armada Damkar di setiap kecamatan, waktu respons ketika terjadi kebakaran diharapkan dapat dipangkas.
DPRD Minta Anggaran Damkar Jadi Prioritas
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Partai Golkar Anton Subagiyo meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap sarana dan prasarana pelayanan pemadam kebakaran.
Ia mendorong agar pengadaan maupun peningkatan fasilitas Damkar menjadi salah satu program prioritas dalam penyusunan anggaran daerah.
Menurut Anton, kondisi kemarau tahun 2026 yang diperkirakan dapat berlangsung hingga Desember harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla maupun kebakaran permukiman.
Ia menyebut momentum pembahasan APBD Perubahan 2026 dan APBD murni 2027 dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi peningkatan sarana pelayanan pemadam kebakaran.
“Sehingga mampu menjawab persoalan di lapangan yaitu karhutla,” kata Anton.
Anton menegaskan, keberadaan armada dan sarana Damkar yang memadai bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari pemenuhan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat.
Ia menyebut pelayanan pemadam kebakaran berkaitan langsung dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Karena itu, menurut Anton, kendaraan dan peralatan Damkar yang dimiliki pemerintah daerah harus memenuhi kualifikasi terbaik agar mampu memberikan pelayanan secara cepat dan maksimal ketika terjadi keadaan darurat.
Kegiatan sosialisasi Mabes TNI tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi semata. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, aparat pekon, dan masyarakat menjadi langkah penting untuk memperkuat pencegahan karhutla di Kabupaten Pringsewu, terutama selama musim kemarau.
Kewaspadaan sejak dini dinilai menjadi langkah paling efektif agar potensi kebakaran dapat dicegah sebelum berubah menjadi bencana yang lebih besar.
