DJADIN MEDIA- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pringsewu mulai mematangkan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Dalam pembahasan awal, empat perangkat daerah telah menyampaikan usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi antara Bapemperda DPRD Pringsewu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), dan Bagian Hukum Setdakab. Rapat berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Pringsewu, Senin (9/11/2026), dengan dihadiri pimpinan serta anggota Bapemperda.
Ketua Bapemperda DPRD Pringsewu, Nazaruddin, membenarkan adanya koordinasi tersebut. Ia mengatakan, rapat membahas kesiapan masing-masing perangkat daerah yang mengajukan Ranperda, mulai dari aspek teknis hingga dukungan anggaran.
Menurutnya, terdapat empat perangkat daerah yang telah menyampaikan usulan Ranperda, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP), Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Bagian Hukum Setdakab Pringsewu.
“Jadi, tadi kita koordinasikan kesiapan masing-masing OPD yang mengajukan Perda, baik secara teknis maupun kesiapan anggarannya, sehingga benar-benar bisa maksimal pada 2027,” kata Nazaruddin.
Ia menjelaskan, selain usulan dari pihak eksekutif, Bapemperda juga masih menunggu usulan dari fraksi-fraksi DPRD Pringsewu. Usulan tersebut nantinya dapat menjadi Ranperda inisiatif DPRD untuk dimasukkan dalam Propemperda 2027.
Nazaruddin berharap, seluruh usulan dapat segera dipastikan dalam waktu dekat. Dengan begitu, jumlah Ranperda yang akan masuk dalam program legislasi daerah tahun mendatang bisa ditetapkan dan dipersiapkan secara lebih matang.
“Mudah-mudahan minggu depan semuanya sudah final, berapa Ranperda yang akan masuk dalam Propemperda. Dengan begitu, persiapannya bisa lebih maksimal untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Penyusunan Propemperda menjadi tahapan penting agar pembentukan peraturan daerah dapat berjalan terencana, sesuai kebutuhan daerah, serta memperhatikan kesiapan teknis dan anggaran.***
