DJADIN MEDIA- Guremisasi petani di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hingga saat ini, sekitar 60 persen petani di Tanah Air masuk kategori petani gurem, yaitu mereka yang memiliki lahan sangat terbatas dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar. Semakin kecil lahan yang dikuasai, semakin sulit bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, sehingga kemiskinan di sektor pertanian terus meningkat.
Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Universitas Lampung (UNILA), Prof. Bustanul Arifin, dalam diskusi bertajuk “Bagaimana Kondisi, Pencapaian, dan Tantangan Sosial-Ekonomi Indonesia setelah 80 Tahun Merdeka” pada Senin, 18 Agustus 2025. Menurutnya, tingginya angka petani gurem mencerminkan ketimpangan struktural yang serius dalam penguasaan lahan pertanian. Ketimpangan ini tidak hanya mengancam kesejahteraan petani, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap ketahanan pangan nasional.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Gerbang Tani, Idham Arsyad, menyebut kondisi tersebut sebagai alarm keras bagi masa depan pangan nasional. Ia menekankan bahwa angka 60 persen petani gurem bukan sekadar statistik, tetapi kenyataan sosial yang membutuhkan respons cepat dan kebijakan strategis dari pemerintah. “Guremisasi berarti petani makin sempit menguasai lahan. Tanpa lahan yang memadai, mustahil bagi mereka untuk hidup layak, apalagi menopang kedaulatan pangan bangsa. Pemerintah harus menanganinya melalui kebijakan struktural, bukan sekadar bantuan jangka pendek,” tegas Idham.
Menurut Idham, solusi paling mendasar adalah percepatan Reforma Agraria, dengan fokus pada redistribusi lahan untuk petani gurem. Namun, ia menekankan bahwa redistribusi lahan saja tidak cukup. Pemerintah harus memastikan bahwa program pendukung pasca redistribusi berjalan secara menyeluruh, mencakup penyediaan bibit unggul, pupuk, teknologi pertanian modern, pendidikan, akses pembiayaan, serta jaringan pemasaran hasil pertanian. “Tanpa pendampingan yang komprehensif, redistribusi lahan hanya akan berakhir pada pemiskinan baru,” jelasnya.
Lebih lanjut, Idham menekankan pentingnya komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda Reforma Agraria. “Komitmen yang tinggi dari Presiden akan menentukan percepatan terwujudnya kedaulatan pangan. Reforma Agraria bukan sekadar program pertanian, tetapi solusi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di pedesaan,” tambahnya. Ia juga menyoroti perlunya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi petani gurem dan masyarakat desa.
Gerbang Tani menegaskan bahwa tanpa langkah berani dan menyeluruh, guremisasi petani akan terus menghantui sektor pertanian dan menjerumuskan masyarakat desa ke dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Reforma Agraria, disertai dukungan penuh dari pemerintah pusat dan stakeholder terkait, menjadi jalan keluar yang harus segera diwujudkan untuk menjamin kesejahteraan petani, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.***
