DJADIN MEDIA— Provinsi Lampung menjadi salah satu lokasi strategis pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2025, yang berlangsung serentak di 38 provinsi seluruh Indonesia. Acara ini diikuti secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada Selasa (21/10/2025), bertempat di Aula Mahan Agung, Bandarlampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela hadir mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk memantau langsung jalannya kegiatan dan memberikan arahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penerima KUR.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan produktif bagi 800.000 pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya adalah mempercepat penyaluran modal, memperkuat struktur usaha kecil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan kredit yang mudah dan terjangkau. Program ini menekankan pergeseran dari pembiayaan konsumtif menjadi produktif, yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru serta mendorong pengembangan sektor industri kecil dan menengah di daerah.
Prosesi akad massal di Lampung berlangsung secara hybrid, dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, serta kepala OPD terkait. Acara ini juga diikuti oleh perwakilan lembaga keuangan penyalur KUR dan sejumlah perwakilan pelaku UMKM, dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam memperluas akses pembiayaan. “Dengan program KUR massal, kita ingin UMKM tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian lokal dan nasional,” jelas Maman.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pelaku UMKM adalah pahlawan ekonomi bangsa, dan pemerintah berkomitmen memperluas akses KUR ke seluruh wilayah, termasuk di luar Pulau Jawa. Ia juga mengumumkan kebijakan penghapusan utang macet UMKM, sehingga para pelaku usaha terdampak dapat kembali memperoleh akses kredit. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun ini mencapai Rp300 triliun, dengan alokasi sektor produksi ditingkatkan menjadi 65%, naik dari 60% pada tahun sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, Provinsi Lampung menerima alokasi KUR sebesar Rp919 miliar, yang disalurkan kepada 15.381 debitur. Penyerahan KUR secara simbolis diberikan kepada empat pelaku UMKM, yakni Thian Saputra (usaha bengkel dan sparepart motor, Rp20 juta), Dian Ratnasari (usaha furniture, Rp50 juta), Rahmat Hidayat (usaha bengkel las, Rp50 juta), dan Muhammad Suharto (usaha warung sembako, Rp70 juta). Prosesi penandatanganan akad dilakukan langsung di hadapan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Direktur Utama Bank Lampung Mahdi Yusuf.
Acara ini menandai komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui pembiayaan yang aman, cepat, dan transparan. Selain memperkuat sektor produksi, program ini juga mendorong formalitas usaha, perlindungan sosial, kesehatan, dan asuransi bagi para pelaku UMKM. Keberhasilan program KUR massal diyakini akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing usaha, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda.***
