DJADIN MEDIA– Senin, 1 September 2025, ratusan mahasiswa bersama elemen masyarakat Lampung menggelar aksi damai di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Aksi ini menjadi sorotan publik karena selain jumlah massa yang signifikan, tuntutan yang disuarakan juga dianggap strategis dan menyentuh berbagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan rakyat.
Para peserta aksi datang dengan atribut lengkap, spanduk berisi tuntutan, dan yel-yel yang menggema di sekitar kantor DPRD. Mereka menegaskan bahwa suara yang disampaikan bukan sekadar kepentingan kelompok mahasiswa, melainkan aspirasi rakyat yang ingin melihat perubahan nyata dalam pengelolaan negara dan daerah.
Dalam aksinya, massa menyampaikan 13 tuntutan strategis, yang mencakup berbagai sektor penting:
1. Pengesahan RUU Perampasan Aset yang dianggap krusial untuk memberantas praktik korupsi dan penggelapan aset negara.
2. Transparansi dan evaluasi tunjangan DPRD agar penggunaan anggaran publik lebih akuntabel.
3. Evaluasi serta pemberhentian menteri-menteri yang bermasalah demi menjaga kredibilitas pemerintahan.
4. Pemecatan kader partai yang terlibat kasus hukum sebagai bentuk penegakan etika politik.
5. Desakan agar Kapolri mundur terkait sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial dan tidak berpihak pada rakyat.
6. Efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan agar dana publik digunakan secara optimal.
7. Kenaikan gaji guru dan tenaga kesehatan sebagai bentuk penghargaan terhadap tenaga pengabdian publik.
8. Pembebasan lahan rakyat yang selama ini menjadi sengketa atau terhambat oleh kepentingan korporasi.
9. Pengukuran ulang lahan SGC untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
10. Mendesak Kapolda Lampung dan Kejati segera bertindak terkait polemik SGC demi penegakan hukum yang adil.
11. Perbaikan regulasi dan prosedur administrasi publik agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
12. Peninjauan kembali proyek-proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
13. Peningkatan pengawasan dan transparansi penggunaan anggaran daerah untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Lampung Ahmad Mirzani Djausal turun langsung menemui massa di lokasi. Ia menyampaikan apresiasi atas antusiasme mahasiswa dan elemen masyarakat yang menyuarakan aspirasi secara damai.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang ikut dalam aksi ini. Saya menghargai cara penyampaian aspirasi yang tertib dan damai. Kami bersama seluruh stakeholder pemerintah akan menindaklanjuti tuntutan adik-adik untuk disampaikan ke Presiden dan instansi terkait,” ujar Gubernur Mirzani.
Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan kondusivitas wilayah Lampung. “Mari kita tunjukkan bahwa Lampung tidak diam, bahwa kita bisa menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun dan produktif. Saya berharap adik-adik mahasiswa tetap menjaga keamanan, ketertiban, serta keharmonisan selama aksi berlangsung,” imbuhnya.
Aksi damai ini berlangsung tertib berkat pengawalan aparat kepolisian yang memastikan keamanan bagi peserta aksi maupun masyarakat sekitar. Tidak ada insiden yang berarti terjadi, dan mahasiswa berhasil menyampaikan tuntutannya secara terstruktur.
Massa aksi menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses tindak lanjut dari tuntutan tersebut. Mereka berjanji untuk memantau perkembangan kebijakan pemerintah, memastikan bahwa setiap janji dan langkah nyata dijalankan untuk kepentingan rakyat Lampung secara keseluruhan.
Selain itu, aksi ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan, mendorong transparansi, dan memastikan hak-hak publik tetap terlindungi. Aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan peserta aksi sama-sama berkomitmen menjaga suasana aman, damai, dan konstruktif agar aspirasi dapat tersampaikan secara efektif tanpa mengganggu ketertiban umum.***
