DJADIN MEDIA – Gelombang aksi penolakan terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI berlangsung serentak di empat wilayah Provinsi Lampung pada Senin (1/9/2025). Meskipun diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat, seluruh rangkaian unjuk rasa berjalan tertib, aman, dan kondusif.
Pusat aksi terletak di halaman DPRD Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, dengan jumlah massa terbesar mencapai sekitar 7.000 orang. Selain itu, aksi juga digelar di Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Way Kanan, masing-masing dihadiri antara 200 hingga 300 peserta. Kehadiran massa dari berbagai latar belakang, mulai mahasiswa, komunitas ojek online, buruh, hingga petani, memperlihatkan kekompakan warga dalam menyuarakan aspirasi mereka secara damai.
Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Yuni, menyatakan bahwa sejak awal hingga pembubaran massa pada sore hari, situasi keamanan tetap terkendali. “Alhamdulillah, seluruh aksi di empat titik berjalan aman, tertib, dan tanpa adanya kericuhan,” ujarnya.
Para peserta aksi mengekspresikan penolakan mereka melalui orasi, spanduk, dan doa bersama. Beberapa orator menekankan pentingnya keadilan dalam penggunaan anggaran negara, menyoroti bahwa kenaikan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dianggap tidak tepat dan kurang berpihak pada rakyat kecil.
Selain menyampaikan aspirasi, aksi ini juga menegaskan kedewasaan demokrasi di Lampung. Pihak kepolisian memberikan apresiasi tinggi terhadap sikap kooperatif para peserta aksi yang memilih jalur damai. Kombes Pol Umi Yuni menyebut bahwa partisipasi masyarakat secara tertib menunjukkan bahwa Lampung mampu menjaga demokrasi dengan bermartabat.
“Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menyalurkan aspirasi melalui jalur damai. Semua masukan hari ini akan diteruskan ke pemerintah pusat agar menjadi perhatian bersama,” jelas Yuni. Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan Gubernur Lampung, yang memastikan bahwa seluruh tuntutan masyarakat akan dicatat dan disampaikan ke tingkat pusat.
Dengan adanya aksi ini, masyarakat Lampung menunjukkan bahwa meskipun ada ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara tertib, konstruktif, dan bermartabat. Keberhasilan aksi damai ini menjadi contoh bagi daerah lain bahwa pengelolaan unjuk rasa dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dapat berjalan harmonis.***
