DJADIN MEDIA— Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 resmi ditutup oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat komitmen kolaboratif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sinergis, inovatif, dan berorientasi hasil.
Dalam arahannya, Bima Arya menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri agar seluruh pemerintah daerah mendukung penuh program strategis nasional, salah satunya pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Program ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal dan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi berbasis masyarakat.
“Target kita jelas, pembangunan 80 ribu gerai Kopdeskel di seluruh Indonesia akan dimulai bulan ini dan rampung pada Maret mendatang. Ini adalah langkah nyata untuk membangun kemandirian desa dan memperkuat ekonomi rakyat dari akar,” ujar Bima Arya dalam pidatonya.
Bima juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakor atas dedikasi dan kontribusi aktif dalam memberikan ide-ide strategis. Menurutnya, antusiasme para peserta mencerminkan semangat baru dalam perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Ia berharap hasil Rakor ini dapat menjadi landasan kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien.
“Kita tidak boleh berhenti di forum ini saja. Semoga apa yang kita rumuskan bersama bisa diterapkan di lapangan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci untuk memastikan program nasional berjalan efektif dan merata,” tegas Bima.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menilai bahwa kegiatan Retreat Nasional Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang digelar bersamaan dengan Rakor tersebut merupakan ruang penting untuk berbagi wawasan, memperkuat jejaring kerja, serta menciptakan kolaborasi yang produktif di antara para pemimpin daerah.
“Forum ini bukan sekadar ajang seremonial, tapi ruang refleksi dan pembelajaran yang membangun semangat kebersamaan. Melalui kolaborasi dan pertukaran pengalaman, kita bisa menghadirkan pelayanan publik yang lebih inovatif dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan,” ujar Marindo.
Suasana kebersamaan semakin terasa saat malam penutupan yang digelar di Gedung Menza IPDN Jatinangor. Sekdaprov Marindo didaulat memimpin malam keakraban dengan membunyikan lonceng sebagai tanda dimulainya acara. Para Sekda, Kepala Bappeda, pejabat Kemendagri, dan Praja IPDN hadir dalam suasana yang hangat, santai, dan penuh keakraban.
Acara malam keakraban tersebut menjadi simbol eratnya hubungan antarpemangku kebijakan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam suasana santai, para peserta saling bertukar cerita, berbagi pengalaman, dan membahas gagasan untuk memperkuat kerja sama antarwilayah. Momentum ini memperlihatkan wajah baru birokrasi Indonesia yang humanis, terbuka, dan kolaboratif.
Retreat Nasional yang berlangsung sejak 26 hingga 29 Oktober 2025 diikuti oleh 552 Sekretaris Daerah dan 552 Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis dan mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Selama empat hari kegiatan, para peserta mengikuti berbagai sesi diskusi tematik, forum kepemimpinan, hingga refleksi kebangsaan. Topik yang dibahas mencakup isu-isu penting seperti percepatan pembangunan daerah, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, digitalisasi layanan publik, hingga strategi memperkuat integritas dan transparansi dalam birokrasi.
Retreat ini tidak hanya menjadi ruang koordinasi, tetapi juga forum pembelajaran dan penguatan nilai kebangsaan bagi para Sekda dan Kepala Bappeda. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pemimpin daerah dapat membawa pulang semangat baru dalam membangun kolaborasi lintas wilayah dan menciptakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Dengan semangat sinergi yang tumbuh selama kegiatan, para peserta Rakor dan Retreat Nasional 2025 diharapkan menjadi motor penggerak perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, berintegritas, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.***
