DJADIN MEDIA– Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., didampingi Wakil Bupati Romli, S.Kom., S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, Senin (29/7/2025) di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung.
Rakor yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Lampung ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program strategis nasional di bidang agraria dan tata ruang. Sejumlah isu krusial dibahas, mulai dari percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian konflik agraria, pelaksanaan reforma agraria, hingga upaya digitalisasi pertanahan.
Dalam sambutannya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengurai berbagai persoalan pertanahan yang selama ini menghambat investasi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kunci dari keberhasilan program pertanahan ada pada sinergi. Pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah,” ujar Nusron.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Hamartoni menyatakan kesiapan Lampung Utara dalam mendukung agenda besar tersebut. Ia menilai percepatan reforma agraria merupakan salah satu fondasi penting untuk menciptakan keadilan sosial dan kepastian hukum agraria di wilayahnya.
“Kami mendukung penuh semua langkah strategis yang diambil pemerintah pusat, terutama yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti legalisasi aset tanah dan penyelesaian konflik,” tegas Hamartoni.
Rakor ini turut dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur dr. Jihan Nurlela, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung.
Pertemuan ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi, menjembatani kendala teknis di lapangan, dan merumuskan strategi kolektif guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Lampung.***
