DJADIN MEDIA – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Pesawaran menjadi sorotan serius. Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian, menekankan bahwa akurasi data penerima bansos adalah kunci agar bantuan benar-benar sampai ke tangan warga yang membutuhkan dan tidak salah sasaran.
Hal ini disampaikan saat silaturahmi dan koordinasi bersama seluruh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari 11 kecamatan serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) wilayah pesisir dari lima kecamatan di Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai, Rabu 29 Oktober 2025. Acara ini juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Sosial, Camat Way Ratai, dan jajaran pemerintah desa setempat.
Bupati Nanda menegaskan bahwa pendataan penerima bantuan sosial memerlukan ketelitian tinggi dan verifikasi yang cermat. Ia mengingatkan agar warga yang sudah mampu tidak menerima bantuan, sementara mereka yang benar-benar berhak justru terlewat. Menurutnya, kesalahan pendataan dapat mengurangi manfaat program dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pendataan ini harus dilakukan dengan teliti, jangan sampai warga yang berhak terlewat. Semua pihak, mulai dari pemerintah desa, TKSK, hingga pendamping PKH, harus bersinergi agar setiap bantuan sosial dirasakan manfaatnya,” ujar Nanda.
Bupati Nanda juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap keluhan masyarakat mengenai penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Ia menambahkan bahwa pembaruan data harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sesekali, agar program bantuan sosial selalu relevan dengan kebutuhan warga.
Selain itu, Bupati Nanda menjelaskan bahwa program Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) Kesra adalah bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional yang ditujukan bagi masyarakat rentan. Bantuan ini mencakup periode Oktober hingga Desember 2025 dan saat ini tengah melalui tahap verifikasi data.
“BLTS Kesra ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama mereka yang terdampak kondisi ekonomi saat ini. Proses verifikasi harus ketat agar tidak ada warga yang berhak terlewat, dan manfaat bantuan benar-benar dirasakan,” tambah Nanda.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nanda juga memberikan apresiasi kepada para pendamping PKH yang baru menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia menekankan bahwa jabatan ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan profesionalisme, dedikasi, dan ketulusan dalam melayani masyarakat.
“Semoga amanah baru ini memotivasi pendamping PKH untuk bekerja lebih profesional dan tulus, memastikan setiap warga mendapatkan haknya,” ujar Nanda.
Sementara itu, Ketua PKH Wilayah I, Ishaq, mengungkapkan bahwa mulai tahun 2026, program bantuan sosial di Pesawaran akan diperluas dengan dua kategori baru, yaitu bantuan untuk lansia dan penyandang disabilitas, serta bansos berbasis pemberdayaan masyarakat.
“Maka dari itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, TKSK, dan pendamping PKH sangat penting. Pendataan yang akurat dan koordinasi yang baik akan memastikan bantuan sosial tepat sasaran, efektif, dan berdampak nyata bagi warga,” kata Ishaq.
Bupati Nanda menegaskan bahwa keberhasilan penyaluran bansos bukan hanya soal jumlah bantuan, tetapi juga dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia mendorong inovasi dan penguatan koordinasi lintas sektor agar program sosial lebih transparan dan akuntabel.
“Ke depan, kami ingin setiap program sosial bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Sinergi semua pihak adalah kunci agar bantuan sosial menjadi solusi nyata bagi warga yang membutuhkan,” tutup Bupati Nanda.***
