DJADIN MEDIA – Lemahnya fungsi pengawasan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung terhadap penggalian potensi pendapatan daerah di tengah efisiensi anggaran menjadi perhatian serius Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo.
Meski begitu, anggota Fraksi Partai Demokrat ini terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan mendorong empat Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkolaborasi secara sinergis.
“Di tengah efisiensi anggaran, kita justru melihat banyak peluang yang belum dimaksimalkan. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa dinas terkait, dan memang fungsi pengawasan di Disnaker sangat lemah karena keterbatasan sumber daya,” ujar Deni kepada media, Rabu, 13 Agustus 2025.
Deni menjelaskan kolaborasi akan dilakukan antara Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pengairan untuk memperkuat pengawasan lintas sektor, sehingga potensi pendapatan daerah dari berbagai sektor di Sai Bumi Ruwai Jurai dapat ditingkatkan.
“Kolaborasi ini harus segera dilakukan agar pada tahun 2026 mendatang, Lampung tidak kehilangan potensi pendapatan daerah. Potensi yang ada di Disnaker sangat besar, dan dengan kolaborasi ini diharapkan pendapatan daerah bisa meningkat,” jelasnya.
Menurut Deni, berdasarkan informasi yang diterima, lebih dari 25 ribu perusahaan di Provinsi Lampung diyakini dapat menambah pendapatan jika seluruh izin dan pajaknya terverifikasi dan terpantau dengan baik.
“DLH bisa mengawasi izin air permukaan, Dinas Pengairan memastikan ukuran meteran, dan Dispenda mengoptimalkan pajak. Perusahaan besar yang menggunakan alat berat juga perlu diawasi secara ketat,” pungkas Deni.***
