DJADIN MEDIA— Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan yang digelar di Balai Pekon Wates Timur, Kecamatan Gading Rejo, pada Kamis (9/10/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat terkait pentingnya legalitas tanah, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga agar proses PTSL berjalan lancar dan transparan.
Kegiatan penyuluhan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu, Ulin Nuha, S.SiT., M.M., bersama jajaran staf BPN, perangkat pekon, serta puluhan warga calon peserta program PTSL. Dalam sambutannya, Ulin Nuha menegaskan bahwa program PTSL bukan sekadar proyek administratif, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Menurutnya, sertipikat tanah bukan hanya dokumen legal, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap potensi sengketa dan konflik lahan di kemudian hari.
“Melalui PTSL, masyarakat dapat memperoleh sertipikat tanah dengan cara yang mudah, cepat, dan biaya yang sangat terjangkau. Kami berharap masyarakat dapat aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan agar proses ini berjalan tertib dan sesuai aturan,” ujar Ulin Nuha di hadapan peserta penyuluhan.
Sementara itu, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL, Rahmat Kurniawan, S.Kom., dalam paparannya menjelaskan secara rinci mengenai tahapan pelaksanaan PTSL, mulai dari pendataan bidang tanah, pengumpulan dokumen, pengukuran, hingga penerbitan sertipikat. Ia menekankan pentingnya kejujuran dan kerja sama antara masyarakat dan petugas lapangan agar data yang dikumpulkan akurat. Rahmat juga mengingatkan warga untuk segera melengkapi dokumen seperti fotokopi KTP, KK, serta bukti kepemilikan atau penguasaan tanah guna mempercepat proses verifikasi.
Menariknya, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu, Evi Hasibuan, SH., MH., yang memberikan penyuluhan hukum terkait manfaat sertipikat tanah dari sisi legalitas dan ekonomi. Dalam kesempatan itu, Evi menjelaskan bahwa sertipikat tanah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan perlindungan hukum, sertipikat juga dapat digunakan sebagai aset produktif, misalnya dijadikan agunan untuk mendapatkan modal usaha di lembaga keuangan.
“Selama ini banyak masyarakat yang memiliki lahan namun belum bersertipikat. Padahal, tanpa sertipikat, tanah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Dengan adanya PTSL, masyarakat memiliki kesempatan besar untuk menata asetnya agar lebih bermanfaat,” ujar Evi Hasibuan.
Selain penyuluhan materi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab antara warga dan narasumber. Berbagai pertanyaan muncul, mulai dari proses pendaftaran, biaya, hingga waktu pelaksanaan. Pihak BPN pun menegaskan bahwa seluruh proses PTSL dilakukan secara terbuka dan tidak dipungut biaya di luar ketentuan resmi. Transparansi ini diharapkan dapat mencegah praktik percaloan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Antusiasme warga Pekon Wates Timur terlihat tinggi. Banyak peserta yang datang membawa dokumen tanah mereka untuk berkonsultasi langsung dengan petugas BPN. Kepala Pekon Wates Timur mengapresiasi langkah BPN Pringsewu dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan di pekon-pekon lain, agar seluruh warga Pringsewu dapat menikmati manfaat program PTSL secara merata.
BPN Pringsewu menargetkan pelaksanaan PTSL tahun 2025 berjalan efektif dan mencakup seluruh pekon di wilayah kabupaten. Dengan dukungan pemerintah daerah dan sinergi masyarakat, diharapkan program ini mampu mempercepat terwujudnya tertib administrasi pertanahan, mengurangi potensi sengketa, serta meningkatkan nilai ekonomi tanah bagi kesejahteraan warga.
Lebih jauh, program PTSL juga menjadi bagian dari visi nasional untuk mewujudkan satu peta kepemilikan tanah di seluruh Indonesia. Melalui sistem ini, data pertanahan akan terintegrasi secara digital sehingga memudahkan pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya agraria secara lebih adil dan efisien.
Dengan terselenggaranya penyuluhan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertipikat tanah semakin meningkat. Partisipasi aktif warga menjadi kunci keberhasilan program ini, bukan hanya untuk mendapatkan dokumen legalitas, tetapi juga untuk menata masa depan ekonomi keluarga yang lebih stabil dan berdaya.***
